[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a8a9efee-5c06-4b09-9911-c828c1473b33","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2012 tentang PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pacitan No. 3 Tahun 2012","number","3","year","2012","published_date","2012-12-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pacitan","place_of_enactment","Pacitan","theme","PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kelurahan
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Penetapan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di 5 (Lima) Kelurahan Kabupaten Pacitan. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 12 Tahun 1950, UU No 32 Tahun 2004, UU No 12 Tahun 2011, PP No 73 Tahun 2005, Permendagri No Tahun 2007, Permendagri No 53 Tahun 2011 \n pembentukan dan penetapan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di 5 (lima) Kelurahan Kabupaten Pacitan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 7 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Ketentuan tata cara pembentukan dan penetapan pengurus RT dan RW yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan dan penetapan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di 5 (lima) kelurahan di Kabupaten Pacitan. Latar belakang peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi penetapan jumlah RT dan RW di 5 kelurahan (Sidoharjo, Baleharjo, Pucangsewu, Pacitan, dan Ploso) serta memberikan batasan maksimal jumlah RT dan RW yang dapat dibentuk di masing-masing kelurahan. RT dibentuk dari minimal 30 Kepala Keluarga, dan setiap RW terdiri dari minimal 3 RT. Kepengurusan RT dan RW ditetapkan dengan Keputusan Lurah, dan penamaan RT dan RW juga ditetapkan dengan Keputusan Lurah. Pembinaan RT dan RW dilakukan oleh Lurah, Camat, dan Bupati.","transitional_provisions","1. Kepengurusan RT dan RW yang telah ditetapkan sebelum berlakunya peraturan ini tetap berlaku sampai berakhir masa jabatannya.\n2. RT dan RW yang ada sebelum berlakunya peraturan ini dan belum sesuai, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini paling lama 2 (dua) tahun.\n3. Jika suatu RT/RW tidak dapat memenuhi persyaratan pembentukan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, maka RT/RW tersebut akan digabungkan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PACITAN
REGIONAL REGULATION OF PACITAN REGENCY
NUMBER 3 OF 2012
on
ESTABLISHMENT AND DESIGNATION OF NEIGHBORHOOD ASSOCIATION AND CITIZEN ASSOCIATION
IN 5 (FIVE) URBAN VILLAGES OF PACITAN REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PACITAN,

Considering / Whereas :

that in order to implement the provisions of Article 10 paragraph (1) of the Regulation
Government Number 73 of 2005 on Urban Villages, Article 2 paragraph
(4) Regulation of the Minister of Home Affairs Number 5 of 2007 on
Guidelines for Structuring Community Institutions, and Article 2 paragraph (4)
Regional Regulation of Pacitan Regency Number 9 of 2008 on
Guidelines for Structuring Community Institutions, it is necessary to stipulate
Regional Regulation on the Establishment and Designation of Rukun
Tetangga and Rukun Warga in 5 (Five) Urban Villages of Pacitan
Regency.

Bearing in Mind / Having Regard to :

Article 18 paragraph (6) of the 1945

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a8a9efee-5c06-4b09-9911-c828c1473b33","actionData","errors"]