[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a8a6c07e-820f-4f6d-964a-60095c7c7f5a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanaan","short_title","Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2022","number","2","year","2022","published_date","2022-10-31","effective_date","2022-11-03","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5ad1955e-c3d6-4050-a817-4eb04a8cdc04","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan","short_name","Permenko Polhukam","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pedoman - pengarustamaan gender - KEmenko polhukam
2022
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan NO. 2, BN 2022 (1113):7 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan TENTANG Pedoman Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanaan
ABSTRAK:	\n \n Untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan \n Dasar hukum Permenko Polhukam ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; Perpres Nomor 73 Tahun 2020; dan Permenko Polhukam Nomor 1 Tahun 2021. \n Permenko ini mengatur mengenai pedoman Pengarusutamaan Gender di lingkungan Permenko Plohukam. Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan gender, melalui integrasi prespektif gender ke dalam proses penyusunan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang mencakup perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan pengawasan. PUG di lingkungan Kementerian Koordinator meliputi: a. perencanaan dan penganggaran; b. pelaksanaan; c. pemantauan dan evaluasi; d. pelaporan; dan e. pengawasan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2022. \n Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini mulai berlaku pada tanggal 3 November 2022 \n Lampiran file: 7 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan bertujuan untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian. Pengarusutamaan Gender (PUG) dilaksanakan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Perencanaan dan Penganggaran: Kebijakan, program, dan kegiatan di lingkungan kementerian harus didasarkan pada Perencanaan Responsif Gender, yang melibatkan analisis gender terhadap akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Hasil analisis dituangkan dalam Pernyataan Anggaran Gender yang menjadi dasar penyusunan kerangka acuan kerja.
Pelaksanaan: Menteri Koordinator bertanggung jawab melaksanakan PUG dan membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) yang bertugas merumuskan rekomendasi kebijakan, melakukan sosialisasi, menyusun peta jalan, profil gender, mendorong perencanaan dan anggaran responsif gender, serta menyusun laporan pelaksanaan PUG.
Pemantauan dan Evaluasi: Pokja PUG melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di unit kerja kementerian.
Pelaporan: Pokja PUG melaporkan pelaksanaan PUG setiap tahun kepada Menteri Koordinator, yang kemudian menyampaikan laporan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Pengawasan: Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan Anggaran Responsif Gender oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan intern.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.1113, 2022

MENKOPOLHUKAM.

Gender. Guidelines.
Mainstreaming

REGULATION OF THE COORDINATING MINISTER
FOR POLITICAL, LEGAL, AND SECURITY AFFAIRS
NUMBER 2 OF 2022
CONCERNING
GUIDELINES FOR GENDER MAINSTREAMING WITHIN THE MINISTRY
OF COORDINATING MINISTRY FOR POLITICAL, LEGAL, AND SECURITY AFFAIRS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

COORDINATING MINISTER FOR POLITICAL, LEGAL, AND SECURITY AFFAIRS
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to improve the position, role, and quality of women and efforts to realize gender equality and justice in the implementation of the duties and functions of the Coordinating Ministry for Political, Legal, and Security Affairs, it is necessary to implement gender mainstreaming in the conduct of public administration through gender-responsive planning and budgeting;
that the implementation of gender mainstreaming as referred

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a8a6c07e-820f-4f6d-964a-60095c7c7f5a","actionData","errors"]