[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a8984539-e2bc-4eef-b636-2fb20baaf478","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2021","number","3","year","2021","published_date","2021-02-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bojonegoro","place_of_enactment","Bojonegoro","theme","PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ketenagakerjaan
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN
ABSTRAK:	\n \n Menimbang: a. bahwa tenaga kerja mempunyai peranan yang sangat\r\npenting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan yang\r\nada di daerah, maka perlu dilakukan peningkatan\r\nkualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam\r\npembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga\r\nkerja dan kelu arganya sesuai dengan harkat dan\r\nmartabat kemanusiaan;\r\nb. bahwa penyelcnggaraan ketenagakerjaan dimaksudkan\r\nuntuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan\r\nmenjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan yang\r\nsama tanpa diskriminasi atas dasar apapun dengan\r\ntetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia\r\nusaha;\r\nc. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran\r\nhuruf G Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah, dimana bidang ketenagakerjaan\r\nmerupakan salah satu urusan wajib yang diserahkan\r\nkepada Pemerintah Kabupaten/Kota;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka\r\nPemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro perlu\r\nmenetapkan suatu Peraturan Daerah yang mengatur\r\ntentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; \n Mengingat: l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970; 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981; 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; 6. Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 2000; 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004; 9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; 10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; 15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015; 23. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010; 24. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; 25. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018; 26. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi\r\nNomor: PER.19/MEN/IX/ 2009; 27. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transrnigrasi Nomor\r\n19 Tahun 2012; 28. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun\r\n2015; 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 30. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016; 31. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun\r\n2016; 32. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun\r\n2016; 33. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun\r\n2016; 34. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun\r\n2018; 35. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun\r\n2018; 36. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019; 37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun\r\n2016; 38. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10\r\nTahun 2017 \n Materi Pokok: mengatur mengenai Penyelenggaraan ketenagakerjaan bertujuan:\r\na. perencanaan ketenagakerjaan direncanakan dan\r\ndilaksanakan secara terpadu di daerah;\r\nb. kebijakan sistem latihan kerja nasional dapat\r\ndiimplementasikan dengan baik dan benar di daerah;\r\nc. kebijakan produktivitas dapat diimplementasikan dalam\r\nrangka peningkatan produktivitas daerah;\r\nd . kebijakan penyediaan dan pendayagunaan tenaga kerja\r\ndilakukan secara terpadu;\r\ne. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan\r\npenyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan\r\npembangunan daerah; dan\r\nf. kebijakan perlindungan tenaga kerja dalam rangka\r\npeningkatan kesejahteraan tenaga kerja, jaminan sosial\r\ntenaga kerja dan keluarga diarahkan dalam peningkatan\r\nproduktivitas tenaga kerja. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2021. \n jumlah 24 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Peyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Peyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan bertujuan untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata. Penyelenggaraan ketenagakerjaan mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, serta pembinaan hubungan industrial.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n- Pemerintah Daerah melalui SKPD bertugas melaksanakan perencanaan ketenagakerjaan daerah, mengadakan sistem informasi ketenagakerjaan, melaksanakan pelatihan, pemagangan, peningkatan produktivitas, penyaluran, penempatan, perluasan kesempatan kerja, pembinaan hubungan industrial, serta pembinaan dan pengawasan norma-norma di bidang ketenagakerjaan.\n- Setiap penyelenggaraan LPK oleh badan hukum atau perorangan wajib memiliki izin dari Bupati.\n- Setiap perusahaan/investor yang menanamkan modalnya di Daerah wajib melatih tenaga kerja lokal.\n- Perusahaan dengan minimal 10 tenaga kerja wajib membuat peraturan perusahaan.\n- Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh wajib memiliki izin dan melaporkan keberadaannya kepada SKPD.\n- Pengusaha wajib melaksanakan perlindungan tenaga kerja yang terdiri dari norma kerja, norma keselamatan kerja, norma kesehatan kerja dan higiene perusahaan, norma kerja anak dan perempuan, serta norma jaminan sosial dan tenaga kerja.\n- Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan ketenagakerjaan.","transitional_provisions","1. Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Daerah ini maka semua peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah.","sanctions","1. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 17 ayat (4), Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat(3), Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (2) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.\n2. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pasal 28 ayat (5), dan Pasal 29 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

Copy
REGENT OF BOJONEGORO
EAST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BOJONEGORO REGENCY
NUMBER 3 OF 2021
ABOUT
IMPLEMENTATION OF LABOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BOJONEGORO,

Considering:

that labor has a very important role as an actor and goal of development in the region, it is necessary to improve the quality of labor and its participation in development and improve the protection of labor and their families in accordance with human dignity;
that the implementation of labor is intended to guarantee the basic rights of workers/laborers and guarantee equal opportunities and equal treatment without discrimination on any basis while still paying attention to the development of business progress;
that to implement the provisions in the Appendix letter G of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, where labor is a mandatory affair delegated to the Regency/City Government;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a8984539-e2bc-4eef-b636-2fb20baaf478","actionData","errors"]