[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a88e9502-b793-4f2e-b2e1-0017aac448ec","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penghunian Rumah Negara","short_title","Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 8 Tahun 2014","number","8","year","2014","published_date","2014-08-12","effective_date","2014-08-15","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","7a51ea8e-a2d3-4821-8c4d-a7a1fd27b1fc","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional","short_name","Perka Batan","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Badan Tenaga Nuklir Nasional","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penghunian Rumah Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2014
Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional NO. 8, BN 2014/No. 1145; https://jdih.batan.go.id/ : 10 hlm.
Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional TENTANG Penghunian Rumah Negara
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2014. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional Nomor 605/DJ/XII/1993 tentang Perumahan Badan Tenaga Atom Nasional.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 8 Tahun 2014 ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan Barang Milik Negara berupa Rumah Negara yang dikelola oleh BATAN, dengan tujuan untuk mewujudkan pengelolaan yang tertib administrasi.

Rumah Negara dalam pengelolaan BATAN terdiri atas Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II (Rumah Susun, Mess, dan Rumah Tamu/Guest House).

Persyaratan calon penghuni Rumah Negara Golongan I meliputi PNS BATAN yang menduduki jabatan yang sesuai, mendapatkan Surat Izin Penghunian (SIP) dari Kepala BATAN, dan menandatangani surat pernyataan untuk mentaati kewajiban dan larangan. Persyaratan calon penghuni Rumah Negara Golongan II meliputi PNS BATAN yang masih aktif, mendapatkan SIP dari Kepala BATAN atau pejabat yang ditunjuk, menandatangani surat pernyataan, belum pernah memperoleh fasilitas rumah/tanah dari negara, dan tidak sedang menghuni Rumah Negara Golongan II/III lainnya.

Penghuni berhak menggunakan Rumah Negara sesuai izin dan fungsinya, serta wajib memelihara, membayar sewa dan iuran, menjaga keamanan dan kebersihan, serta mengosongkan Rumah Negara jika izin berakhir. Penghuni dilarang mengubah bangunan tanpa izin, menggunakan Rumah Negara tidak sesuai peruntukannya, dan mengalihkan izin penghunian.

Besarnya sewa Rumah Negara dihitung berdasarkan formula yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini. Hak penghunian berakhir apabila penghuni pensiun, meninggal dunia, diberhentikan, pindah instansi, atau berakhirnya waktu penghunian, yang dinyatakan dengan pencabutan SIP oleh Kepala BATAN.

Penghunian rumah tamu/guest house diprioritaskan bagi PNS BATAN dan/atau tamu BATAN, dengan izin dari Unit Kerja Pengelola dan tanpa dipungut uang sewa. Dilarang menggunakan rumah tamu untuk kepentingan yang tidak sesuai peruntukannya.

","transitional_provisions","1. PNS BATAN yang masih menghuni Rumah Negara diwajibkan mengajukan permohonan tertulis izin penghunian kepada Kepala BATAN paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan ini diundangkan.\n2. Penghuni yang berstatus pensiun, janda/duda pensiun yang masih menempati Rumah Negara wajib mengosongkan Rumah Negara dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Peraturan ini diundangkan.","sanctions","1. Penghuni yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 diberi peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali oleh Kepala BATAN atas dasar rekomendasi Tim.\n2. Jika peringatan tidak diindahkan, SIP dicabut dan Penghuni wajib mengosongkan Rumah Negara.\n3. Jika Penghuni tidak mengosongkan Rumah Negara dalam batas waktu yang ditentukan, unit kerja yang mengelola Barang Milik Negara dapat melakukan upaya paksa dibantu instansi berwenang.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Nasional Nomor 605/DJ/XII/1993 tentang Perumahan Badan Tenaga Atom Nasional","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION
OF THE HEAD OF THE NATIONAL NUCLEAR ENERGY AGENCY
NUMBER 8 OF 2014
CONCERNING
OCCUPANCY OF STATE HOUSING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NATIONAL NUCLEAR ENERGY AGENCY,

\n\n \n \n

Considering:

that to realize orderly administration in the management of state property in the form of state housing, good management accountability is needed for the occupancy of state housing while upholding the general principles of good governance;
that the provisions regarding housing at the National Nuclear Energy Agency stipulated by the Decree of the Director General of the National Atomic Energy Agency Number 605/DJ/XII/1993 concerning Housing of the National Atomic Energy Agency are no longer in accordance with current developments, so they need to be replaced;
that based on the considerations as intended in letters a, and b, it is necessary to stipulate a Regulation of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a88e9502-b793-4f2e-b2e1-0017aac448ec","actionData","errors"]