[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a885d9e5-634c-46c1-b659-9134628bc3ef","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NO 5 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2023","number","4","year","2023","published_date","2023-11-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"732afec5-0659-46fa-81bc-41157be5f98c","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sekadau","place_of_enactment","Sekadau","theme","PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NO 5 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, BD.2023/No.4, LL KAB SEKADAU : 36 HAL
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NO 5 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 \r\nPeraturan Pernerintah Nornor 27 Tahun 2014 tentang \r\nPengelolaan Barang Milik Daerah/Negara \r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan \r\nPemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan \r\natas Peraturan Pernerintah Nornor 27 Tahun 2014 \r\ntentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara, \r\nperlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau \r\nNomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang \r\nMilik Daerah; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.\r\nUndang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).\r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).\r\nUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073).\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515).\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165).\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523).\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797).\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6814).\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425).\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20).\r\nPeraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7). \n beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pengelolaan Barang Milik Daerah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2023. \n PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 4 TAHUN 2023 \n 36 HALAMAN \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Perubahan ini meliputi definisi istilah, status penggunaan barang milik daerah, penyewaan, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah/bangun serah guna, penilaian kembali, penjualan, hibah, dan penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah.

Latar Belakang dan Tujuan: Perubahan ini dilakukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan pengelolaan barang milik daerah agar lebih optimal, efektif, dan efisien.

Ketentuan Substansial:

Perubahan definisi beberapa istilah dalam Pasal 1, termasuk definisi pinjam pakai dan penyertaan modal pemerintah daerah.
Pelimpahan kewenangan penetapan status penggunaan barang milik daerah kepada Pengelola Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu.
Perubahan ketentuan mengenai perjanjian sewa, pinjam pakai, dan kerja sama pemanfaatan.
Penambahan ketentuan mengenai jangka waktu kerja sama pemanfaatan untuk penyediaan infrastruktur.
Penambahan ketentuan mengenai penjualan barang milik daerah secara tidak lelang dalam hal tertentu.
Perubahan ketentuan mengenai hibah barang milik daerah untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial dan penyelenggaraan pemerintah negara/daerah/desa.
Perubahan ketentuan mengenai penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[99],{"_100":101,"_102":103,"_36":104},"text","PERDA Kab. Sekadau No. 5 Tahun 2017 tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAHPERATURAN DAERAH NO 5 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/107637/perda-kab-sekadau-no-5-tahun-2017","2def0bbb-5e6b-46dd-bd73-2b239da59b6b","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE REGENT OF SEKADAU
THE PROVINCE OF WEST KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF SEKADAU REGENCY
NUMBER 4 OF 2023
ON
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 5 OF 2017
ON MANAGEMENT OF REGIONAL ASSETS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SEKADAU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :

that to implement the provisions of Article 105 of Government Regulation Number 27 of 2014 on the Management of Regional/State Property as amended by Government Regulation Number 28 of 2020 on Amendments to Government Regulation Number 27 of 2014 on the Management of Regional/State Property, it is necessary to amend Regional Regulation of Sekadau Regency Number 5 of 2017 on the Management of Regional Assets;

Bearing in Mind / Having Regard to :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 34 of 2003 on the Establishment

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a885d9e5-634c-46c1-b659-9134628bc3ef","actionData","errors"]