[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a883c93c-e16a-422b-83d5-2c8985f84328","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Kota Sibolga","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga No. 8 Tahun 2016","number","8","year","2016","published_date","2016-12-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kota Sibolga","place_of_enactment","Sibolga","theme","Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Kota Sibolga","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pemberian - Santunan - Kematian - Bagi - Warga - Kota - Sibolga
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2016/No. 8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Kota Sibolga
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk meringankan beban warga Kota Sibolga yang berduka cita karena anggota keluarganya meninggal dunia, Pemerintah Kota bermaksud memberikan bantuan berupa santunan kepada ahli waris yang meninggal dunia yang disebut dengan santunan kematian. \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015. \n Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP, PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN (Persyaratan Penerima, Besar Santunan, Kelengkapan Dokumen), MEKANISME PENYALURAN SANTUNAN, PEMBIAYAAN, KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2016. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 10 HLM \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 3).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemberian santunan kematian bagi warga Kota Sibolga. Maksud pemberian santunan kematian adalah sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Daerah kepada warga yang mengalami musibah meninggalnya anggota keluarga. Tujuannya adalah untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan membantu meringankan beban biaya pemakaman. Santunan diberikan kepada ahli waris warga yang meninggal dunia secara wajar, meliputi meninggal karena sakit, usia lanjut, kecelakaan, pembunuhan, sebab lainnya secara wajar, atau bencana alam. Besaran santunan adalah Rp. 1.000.000,- untuk meninggal karena sakit, usia lanjut, kecelakaan, pembunuhan, atau sebab wajar lainnya, dan Rp. 2.000.000,- untuk meninggal karena bencana alam. Ahli waris mengajukan permohonan kepada Lurah dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mengajukan permohonan persetujuan pembayaran kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah persetujuan Walikota. Biaya pemberian santunan dibebankan kepada APBD Kota Sibolga.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF SIBOLGA
NORTH SUMATERA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SIBOLGA CITY
NUMBER 8 OF 2016
CONCERNING
PROVISION OF DEATH BENEFITS FOR SIBOLGA CITY RESIDENTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SIBOLGA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to alleviate the burden on Sibolga City residents who are grieving because a family member has passed away, the City Government intends to provide assistance in the form of compensation to the heirs of the deceased, which is called death benefits;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Provision of Death Benefits for Sibolga City Residents;

In View of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Emergency Law Number 8 of 1956 concerning the Establishment of Autonomous Regions of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a883c93c-e16a-422b-83d5-2c8985f84328","actionData","errors"]