[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a86f39b6-22f8-4735-8e48-71a80400bcdc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":-5,"_94":95,"_96":92,"_97":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Sukoharjo","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2012","number","6","year","2012","published_date","2012-09-15","effective_date","2012-11-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74,77],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_6":75,"_55":76,"_57":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan",{"_6":78,"_55":79,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukoharjo","place_of_enactment","Sukoharjo","theme","Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Sukoharjo","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pendirian-perseroan-terbatas-bank-pembiayaan-rakyat-syariah
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2012/No.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Sukoharjo\r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan\r\nperekonomian daerah dan pengembangan investasi\r\nguna meningkatkan perekonomian masyarakat dan\r\nPendapatan Asli Daerah (PAD), perlu mendirikan\r\nPerseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;\r\nb. bahwa kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa\r\nperbankan syariah semakin meningkat;\r\nc. bahwa perbankan syariah memiliki kekhususan\r\ndibandingkan dengan perbankan konvensional;\r\nd. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang\r\nNomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah\r\nbahwa Pemerintah Daerah dapat mendirikan bank\r\nsyariah;\r\ne. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d,\r\nmaka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang\r\nPendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat\r\nSyariah Kabupaten Sukoharjo. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 jo Undang-\r\nUndang Nomor 6 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6\r\nTahun 2009; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun\r\n2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana\r\ntelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-\r\nUndang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007. \n Peraturan ini mengatur tentang pendirian badan\r\nusaha yang melakukan usahanya di bidang perbankan\r\ndengan berdasarkan prinsip syariah yang modalnya\r\nsebagian milik pemerintah daerah yang merupakan\r\nkekayaan Daerah yang dipisahkan. Dengan Peraturan Daerah ini didirikan PT. BPR Syariah\r\nBaitul Hikmah Sukoharjo. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2012. \n 22 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT. BPR Syariah) di Kabupaten Sukoharjo. Latar belakang pendirian PT. BPR Syariah adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, pengembangan investasi, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan syariah.

Ketentuan Substansial:

Pendirian dan Kedudukan: PT. BPR Syariah didirikan dengan nama PT. BPR Syariah Baitul Hikmah Sukoharjo dan berkedudukan di wilayah Kabupaten Sukoharjo.
Asas dan Tujuan: PT. BPR Syariah berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Tujuannya adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
Kegiatan Usaha: PT. BPR Syariah melakukan kegiatan usaha seperti menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi berdasarkan akad syariah, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil, jual beli, pinjaman, sewa, dan pengambilalihan utang berdasarkan akad syariah, serta menempatkan dana pada bank syariah lain.
Modal dan Saham: Modal dasar PT. BPR Syariah ditetapkan sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dengan komposisi kepemilikan 60% oleh pemerintah daerah dan 40% oleh pihak ketiga. Modal disetor pertama kali dari Pemerintah Daerah adalah Rp. 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
Organ Perseroan: Organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan Direksi.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SUKOHARJO
REGIONAL REGULATION OF SUKOHARJO REGENCY
NUMBER 6 OF 2012
CONCERNING
ESTABLISHMENT OF LIMITED LIABILITY COMPANY RURAL FINANCING BANK
SHARIA OF SUKOHARJO REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUKOHARJO,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve the growth of the
regional economy and investment development
to improve the community's economy and
Local Own Revenue (PAD), it is necessary to establish a
Limited Liability Company Sharia Rural Financing Bank;
that the public's need for services
sharia banking is increasing;
that sharia banking has peculiarities
compared to conventional banking;
that based on the provisions of Article 9 of the Law
Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking
that the Regional Government can establish a bank
sharia;
that based on the considerations as
referred to in letters a, b, c and d,
it is necessary to form a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a86f39b6-22f8-4735-8e48-71a80400bcdc","actionData","errors"]