[{"_1":2,"_113":-5,"_114":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a8690352-ae36-424e-9eec-9ea0ef038484","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_109":110,"_111":112},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_67":68,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":-5,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":79,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":-5,"_107":108},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur No. 4 Tahun 2012","number","4","year","2012","published_date","2012-02-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[],"tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur","place_of_enactment","Samarinda","theme","Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

koperasi dan ukm
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
ABSTRAK:	\n \n Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sosial yang diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan dan dalam upaya mewujudkan ketahanan serta kemandirian ekonomi, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 1956; UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 20 Tahun 2008. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang azas, tujuan & prinsip pemberdayaan; pelaksanaan & koordinasi pemberdayaan; bentuk-bentuk pemberdayaan; pendanaan pemberdayaan; perlindungan & iklim usaha; kemitraan & jaringan usaha; sanksi administratif; ketentuan pidana; ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. \n 26 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberdayakan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalimantan Timur. Pemberdayaan ini didasarkan pada asas kekeluargaan dan profesionalisme usaha, dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM, meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif, serta meningkatkan peran UMKM sebagai pelaku ekonomi yang tangguh dan mandiri.

Pemberdayaan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Kalimantan Timur. Pemerintah Provinsi dapat menyediakan dana dari APBD setiap tahunnya, yang juga didukung oleh dana APBD Kabupaten/Kota. Badan Usaha Milik Negara/Daerah dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan laba tahunan, sementara Badan Usaha Milik Swasta berskala besar wajib melaksanakan kegiatan pemberdayaan melalui pola kemitraan.

Bentuk-bentuk pemberdayaan meliputi fasilitasi perizinan, pendampingan pengelolaan usaha, pendidikan dan pelatihan, perkuatan permodalan, pembinaan manajemen, bimbingan teknis, pemasaran produk, dan fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Pemberdayaan perkuatan permodalan disalurkan melalui bank, Badan Layanan Umum Daerah, atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk.

Peraturan ini juga mengatur tentang perlindungan usaha dan iklim usaha yang kondusif, kemitraan antara UMKM dengan usaha besar, serta pembentukan jaringan usaha. Pemerintah Provinsi wajib melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan program pemberdayaan UMKM.

","transitional_provisions","sanctions","1. Dalam hal dokumen atau informasi yang diberikan tidak benar atau terjadi penyalahgunaan fasilitas pemberdayaan, maka pemberdayaan dapat dihentikan atau dialihkan.\n2. Badan Usaha yang layak memberdayakan UMKM tetapi tidak melakukannya akan dikenakan sanksi administratif terkait perizinan usaha.\n3. Pelaku usaha yang menyalahgunakan dana perkuatan permodalan akan dipidana kurungan paling lama 6 bulan dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF EAST KALIMANTAN PROVINCE
NUMBER 4 OF 2012
on
EMPOWERMENT OF COOPERATIVES, MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that Cooperatives, Micro, Small, and Medium Enterprises as business actors have an important role and meaning and a strategic position in supporting the economic resilience of the community and also as a vehicle for creating jobs in East Kalimantan;
that business actors from Cooperatives, Micro, Small, and Medium Enterprises in East Kalimantan currently do not have adequate Human Resources capabilities in the field of management, limited capital and the use of technology that is not optimal, thus affecting the low ability to compete with other business actors;
that in an effort to improve the welfare of the people with social justice that is to be

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a8690352-ae36-424e-9eec-9ea0ef038484","actionData","errors"]