[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a85dfc0b-7fea-47b8-bd4e-79aa27ad387e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Purwokerto Selatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2013","number","5","year","2013","published_date","2013-07-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banyumas","place_of_enactment","Purwokerto","theme","Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Purwokerto Selatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

investasi-bpr
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2013/No.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Purwokerto Selatan
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat\r\n(5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang\r\nPerbendaharaan Negara, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah\r\npada Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan\r\nPurwokerto Selatan; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah\r\nNomor 19 Tahun 2002 \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, asas, maksud dan tujuan, penyertaan modal, penganggaran dan realisasi penyertaan modal, penatausahaan dan pertanggungjawaban, pembinaan dan pengendalian, sanksi dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2013. \n 12 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD BKK) Purwokerto Selatan. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengamanatkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Tujuan penyertaan modal ini adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mensejahterakan masyarakat, meningkatkan kemampuan operasional PD BKK Purwokerto Selatan, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Penyertaan modal dapat berbentuk uang dan/atau barang, bersumber dari APBD yang dialokasikan pada pos anggaran pengeluaran pembiayaan. Penyertaan modal dalam bentuk barang dapat berupa tanah dan/atau bangunan, atau selain tanah dan/atau bangunan. Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal ke dalam PD BKK Purwokerto Selatan pada Tahun Anggaran 2013 paling banyak sebesar Rp 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) dan pada Tahun Anggaran 2014 paling banyak sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah). Realisasi dana penyertaan modal dilaksanakan setelah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Bupati melakukan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal, yang dapat dibantu oleh Tim Pembina dan Pengendali.

","transitional_provisions","sanctions","1. Penyalahgunaan keuangan terhadap penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANYUMAS REGENCY
NUMBER 5 OF 2013
CONCERNING
REGIONAL CAPITAL PARTICIPATION
IN REGIONAL COMPANIES OF SUB-DISTRICT CREDIT AGENCY
SOUTH PURWOKERTO

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANYUMAS,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 41 paragraph (5) of Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Regional Capital Participation in Regional Companies of Sub-district Credit Agency South Purwokerto; \n \n
In view of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of Central Java; \n Law Number 5 of 1962 concerning Regional Companies (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1962 Number 10, Supplement to the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a85dfc0b-7fea-47b8-bd4e-79aa27ad387e","actionData","errors"]