[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a8541d34-b2e6-4eea-b21f-3e77ec1cdfa8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toli-Toli Nomor 2 Tahun 2007 tentang Irigasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toli-Toli No. 2 Tahun 2007","number","2","year","2007","published_date","2007-05-07","effective_date","2007-05-14","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Toli-Toli","place_of_enactment","Toli-Toli","theme","Irigasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

IRIGASi
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2007/NO.2, TLD NO.01
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Irigasi
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tantang Irigasi, berdampak pula pada kebijakan pengelolaan irigasi di Daerah; Bahwa Peraturan Daerah Nomor 27 tahun 2001 tentang pengelolaan irigasi tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan serta tuntutan penyelenggaraan otonomi Daerah, sehingga perlu diganti; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Irigasi; \n Undang - undang Nomor 29 tahun 1959; Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang Undang Nomor 12 tahun 1992; Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2006; \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: 1) prinsip pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif; 2) kebijakan pengelolaan irigasi; 3) wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif; 4) partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi; 5) pembentukan, pengembangan dan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air; 6) pengelolaan air untuk irigasi; 7) pengembangan jaringan irigasi; 8) pengelolaan jaringan irigasi; 9) pengelolaan aset irigasi; 10) pembiayaan; 11) koordinasi pengelolaan sistem irigasi; 12) keberlanjutan sistem irigasi; 13) penyelesaian konflik pengelolaan sistem irigasi; 14) bencana alam; 15) larangan; 16) pengawasan; 17) penyidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2007. \n Peraturan Daerah Nomor 27 tahun 2002 \n 20 halaman; Penjelasan 14 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2002 Nomor 34 Seri E Nomor 10).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengatur pengelolaan irigasi di Kabupaten Tolitoli. Latar belakangnya adalah adanya perubahan kebijakan pengelolaan irigasi akibat diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, serta ketidaksesuaian Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2001 dengan perkembangan keadaan dan tuntutan otonomi daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Asas, maksud, dan tujuan pengaturan pengelolaan irigasi, yang meliputi keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat petani.
Prinsip pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif yang melibatkan semua pihak terkait, dengan mengutamakan kepentingan petani dan masyarakat petani.
Kelembagaan pengelolaan irigasi yang terdiri dari Dinas, perkumpulan petani pemakai air, dan komisi irigasi. Komisi irigasi bertugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan, pola tanam, rencana penyediaan air irigasi, dan memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi.
Wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah, pemerintah desa, serta masyarakat petani/P3A dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, mulai dari perencanaan awal hingga pelaksanaan kegiatan.
Pembentukan, pengembangan, dan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air.
Pengelolaan air untuk irigasi, termasuk hak guna air, penyediaan air, dan pembagian air.
Pengembangan jaringan irigasi, baik pembangunan maupun peningkatan.
Pengelolaan jaringan irigasi, termasuk operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
Pengelolaan aset irigasi, meliputi inventarisasi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemutakhiran.
Pembiayaan pengelolaan irigasi, yang menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air, dengan bantuan dari pemerintah daerah.
Koordinasi pengelolaan sistem irigasi melalui komisi irigasi dan Forum Koordinasi Daerah Irigasi.
Keberlanjutan sistem irigasi dengan dukungan keandalan air dan prasarana irigasi yang baik.
Penyelesaian konflik pengelolaan sistem irigasi melalui musyawarah atau jalur hukum.

\n","transitional_provisions","1. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan irigasi yang ada sebelum peraturan ini disahkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.\n2. Peraturan-peraturan yang ada sebelum peraturan ini harus disesuaikan dengan peraturan daerah ini dalam jangka 6 (enam) bulan sejak peraturan ini disahkan.","sanctions","1. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, dapat diancam dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-\n2. Barang siapa karena perbuatannya menyebabkan terjadinya pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,-\n3. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF TOLITOLI REGENCY
NUMBER 2 OF 2007 SERIES E NUMBER 01

REGIONAL REGULATION OF TOLITOLI REGENCY
NUMBER 2 OF 2007
CONCERNING
IRRIGATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TOLITOLI

Considering:

That with the enactment of Government Regulation Number 20 of 2006 concerning Irrigation, it also has an impact on irrigation management policies in the Region;
That Regional Regulation Number 27 of 2001 concerning irrigation management is no longer in accordance with the development of circumstances and the demands of regional autonomy administration, so it needs to be replaced;
That based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Irrigation;

In View of:

Law Number 29 of 1959, concerning the Establishment of Level II Regions in Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1959 Number 74, Supplement to the State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a8541d34-b2e6-4eea-b21f-3e77ec1cdfa8","actionData","errors"]