[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a852a6cc-6a10-40c4-a0f5-410c418efef0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2020","number","1","year","2020","published_date","2020-01-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Brebes","place_of_enactment","Brebes","theme","Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

hak penyandang disabilitas
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2020/NOMOR.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
ABSTRAK:	\n \n bahwa Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari\r\nwarga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang\r\nsetara, harkat dan martabat yang sederajat berdasar\r\nUndang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik \r\nIndonesia Tahun 1945 serta mempunyai peran dan \r\nkedudukan yang sama dalam hak asasi manusia;\r\nbahwa untuk arah dan landasan penyelenggaraan \r\nperlindungan dan pemenuhan hak penyandang \r\ndisabilitas di Kabupaten Brebes perlu regulasi yang \r\nmengatur; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Perlindungan dan \r\nPemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; \r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:\r\nBab I Ketentuan Umum\r\nBab II Asas dan Tujuan\r\nBab III Ragam Penyandang Disabilitas\r\nBab IV Hak Penyandang Disabilitas\r\nBab V Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas\r\nBab VI Bantuan Sosial\r\nBab VII Peran Serta Masyarakat dan Pemerintah Desa\r\nBab VIII Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas\r\nBab IX Anggaran\r\nBab X Penghargaan\r\nBab XI Sanksi\r\nBab XII Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020. \n 32 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara. Hal ini dilakukan untuk menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas, mewujudkan taraf kehidupan yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat. Selain itu, peraturan ini bertujuan untuk melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran, eksploitasi, pelecehan, tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia, dan memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup berbagai aspek, antara lain:

Hak Penyandang Disabilitas: Meliputi hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup mandiri, berekspresi, berpindah tempat, dan bebas dari diskriminasi.
Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak: Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi, serta merumuskannya dalam rencana induk. Pemerintah Daerah juga memfasilitasi penyandang disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi, menjamin hak sebagai subjek hukum, dan menyediakan bantuan hukum.
Pendidikan: Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan inklusif dan khusus, mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 tahun, menyediakan beasiswa, dan memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas.
Pekerjaan: Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen yang adil, memberikan pelatihan keterampilan kerja, dan menyosialisasikan penyediaan akomodasi yang layak. Perusahaan daerah dan swasta wajib mempekerjakan penyandang disabilitas dengan kuota tertentu.
Kesehatan: Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi dan menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten.
Politik: Pemerintah Daerah wajib menjamin partisipasi efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik.
Kesejahteraan Sosial: Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
Infrastruktur: Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses, termasuk bangunan gedung, jalan, permukiman, pertamanan, dan permakaman.
Pelayanan Publik: Pemerintah Daerah wajib menyediakan pelayanan publik yang mudah diakses.
Perlindungan dari Bencana: Pemerintah Daerah wajib menjamin penanganan penyandang disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

","transitional_provisions","sanctions","1. Penyelenggara pendidikan yang tidak menyediakan akomodasi yang layak dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian kegiatan pendidikan, pembekuan izin, dan/atau pencabutan izin.\n2. Pemberi kerja yang tidak menyediakan akomodasi yang layak dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian kegiatan operasional, pembekuan izin usaha, dan/atau pencabutan izin usaha.\n3. Pemilik/pengelola bangunan gedung yang tidak menyediakan fasilitas yang mudah diakses dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung, pembekuan izin mendirikan bangunan gedung, pencabutan izin mendirikan bangunan gedung, pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, atau perintah pembongkaran bangunan gedung.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BREBES REGENCY
NUMBER 1 OF 2020
ON
PROTECTION AND FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BREBES,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that Persons with Disabilities are part of citizens who have equal rights and obligations, equal dignity and status based on the 1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia and have the same role and position in human rights;
that for the direction and foundation of the implementation of protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities in Brebes Regency, a regulation is needed to regulate;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities;

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a852a6cc-6a10-40c4-a0f5-410c418efef0","actionData","errors"]