[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a84fc748-b5af-4463-a05e-8ba9e380103c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":85,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 82 Tahun 2021","number","82","year","2021","published_date","2021-09-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"494821e7-dcec-40a4-8554-58ceda8fc587","Keagamaan & Penyelenggaraan Ibadah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pendanaan - Penyelenggaraan Pesantren
2021
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 82, LN.2021/No.206, jdih.setneg.go.id : 13 hlm.
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (5) dan Pasal 49 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren serta dalam rangka optimalisasi pendanaan dalam penyelenggaraan pesantren untuk menunjang fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, perlu menetapkan Perpres tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 18 Tahun 2019. \n Perpres ini mengatur mengenai: 1) sumber pendanaan penyelenggaraan pesantren; 2) dana abadi pesantren, dan 3) pemantauan dan evaluasi. Pendanaan penyelenggaraan pesantren bersumber dari masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, sumber lain yang sah dan tidak mengikat, dan dana abadi pesantren. Pendanaan penyelenggaraan pesantren dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2021. \n Menteri Agama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap sumber dan pemanfaatan pendanaan penyelenggaraan Pesantren. \n Ketentuan mengenai mekanisme, pemanfaatan, pemantauan, dan evaluasi pendanaan penyelenggaraan Pesantren diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang agama. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Presiden ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, dengan tujuan mengoptimalkan pendanaan penyelenggaraan pesantren guna menunjang fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan ini mengatur sumber pendanaan yang meliputi masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat, serta Dana Abadi Pesantren. Pengelolaan pendanaan dilakukan oleh pesantren dengan tanggung jawab dan kewenangan penuh, termasuk pencatatan dan pelaporan. Pemerintah pusat dan daerah memberikan bantuan pendanaan melalui anggaran negara dan daerah, sementara sumber lain dapat berupa hibah, dana tanggung jawab sosial perusahaan, dan dana perwalian. Dana Abadi Pesantren dikelola oleh pemerintah untuk menjamin keberlangsungan pendidikan pesantren. Pemantauan dan evaluasi pendanaan dilakukan oleh Menteri terkait.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

BY THE GRACE OF ALMIGHTY GOD

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 82 OF 2021
CONCERNING
FUNDING FOR THE IMPLEMENTATION OF PESANTREN

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 48 paragraph (5) and Article 49 paragraph (2) of Law Number 18 of 2019 concerning Pesantren and in order to optimize funding in the implementation of pesantren to support the educational function, da'wah function, and community empowerment function, it is necessary to stipulate a Presidential Regulation concerning Funding for the Implementation of Pesantren;

In view of:

Article 4 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;
Law Number 18 of 2019 concerning Pesantren (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2019 Number 191, Supplement to the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a84fc748-b5af-4463-a05e-8ba9e380103c","actionData","errors"]