[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a834b7a8-707a-4a00-8d06-abb9aeb62090","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2008","number","6","year","2008","published_date","2008-05-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"9f8e0348-e454-4767-afe0-258145c0963d","Lalu Lintas & Prasarana Jalan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bogor","place_of_enactment","Bogor","theme","Retribusi di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD 2008/2 Seri C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2008. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2004 tentang Retribusi di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.\n2. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.\n3. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Parkir.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Bogor ini mengatur tentang retribusi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Latar belakangnya adalah untuk mendukung biaya penyelenggaraan kegiatan, pembinaan, pengaturan, pengendalian, serta pengawasan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk melakukan unifikasi dan penyusunan kembali peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. **Jenis Retribusi**: Retribusi jasa umum (parkir di tepi jalan umum, pengujian kendaraan bermotor, izin penyelenggaraan mobil derek, izin usaha angkutan, izin insidentil angkutan orang), retribusi jasa usaha (terminal, bongkar muat barang, tempat khusus parkir), dan retribusi perizinan tertentu (izin trayek angkutan kota, izin operasi angkutan).\n2. **Tarif Retribusi**: Menetapkan tarif untuk berbagai jenis retribusi, termasuk parkir, pengujian kendaraan, izin mobil derek, izin usaha angkutan, izin insidentil, terminal, bongkar muat, tempat parkir khusus, izin trayek, dan izin operasi.\n3. **Prinsip dan Sasaran Penetapan Retribusi**: Tarif retribusi jasa umum memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Retribusi jasa usaha bertujuan memperoleh keuntungan yang layak dengan prinsip ekonomis dan berorientasi pada harga pasar. Retribusi perizinan mengganti biaya penyelenggaraan izin.\n4. **Kewajiban Subjek Retribusi**: Memberikan keterangan yang benar, mengisi dokumen dengan lengkap, dan membayar retribusi yang ditetapkan.","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah diterbitkan bagi retribusi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya izin tersebut.\n2. Retribusi pemakaian fasilitas tempat parkir kendaraan di terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka 2 huruf b dan Pasal 13 angka 2 huruf c dilakukan pemungutan setelah fasilitas tempat parkir disediakan.","sanctions","1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.\n2. Terhadap pejabat yang ditunjuk yang tidak melaksanakan pemungutan, penyetoran, pencatatan, dan pelaporan dengan benar dan sesuai ketentuan yang berlaku dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundangundangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BOGOR CITY
BOGOR CITY
COPY
YEAR 2008 NUMBER 2 SERIES C

REGIONAL REGULATION OF BOGOR CITY
NUMBER 6 OF 2008
CONCERNING
LOCAL FEE IN THE FIELD OF ROAD TRAFFIC AND TRANSPORTATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BOGOR,

\n\n \n \n

Considering:

that to support part and or all of the costs of organizing activities, development, regulation, control, and supervision in the field of road traffic and transport, a local fee is collected;
that with the enactment of Bogor City Regional Regulation Number 6 of 2005 concerning the Implementation of Road Traffic and Transportation, unification and re-drafting of Regional Regulations governing local fee in the field of road traffic and transport are necessary;
that fulfilling the provisions of Article 189 of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government as amended by Law Number 8 of 2005 concerning the Stipulation of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a834b7a8-707a-4a00-8d06-abb9aeb62090","actionData","errors"]