[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a82bdeee-c459-4541-8b55-ec2cb37507ec","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":85,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan Gender","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2024","number","1","year","2024","published_date","2024-01-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Magelang","place_of_enactment","Mungkid","theme","Pengarusutamaan Gender","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengarusutamaan gender
2024
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2024/NOMOR.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengarusutamaan Gender
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan\r\nkualitas perempuan serta menjamin hak yang sama\r\ndan/atau setara antara laki-laki dan perempuan untuk\r\nmenikmati hak warga negara diperlukan pengarusutamaan\r\ngender sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan\r\ngender dalam pembangunan, kehidupan bermasyarakat,\r\nberbangsa dan bernegara; bahwa untuk meningkatkan indeks pembangunan gender, upaya pengarusutamaan gender perlu dilaksanakan secara\r\nterpadu dan terkoordinasi pada seluruh organisasi\r\nperangkat daerah dan instansi vertikal serta Lembaga non\r\npemerintah daerah; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam\r\npelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten\r\nMagelang, diperlukan pengaturannya dalam suatu Peraturan\r\nDaerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;\r\n \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tugas dan Kewenangan, Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan, Partisipasi Masyarakat, Kerja Sama, Pembinaan dan Pengawasan, Penghargaan, Pendanaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2024. \n 17 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ketentuan substansial mencakup tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah. Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan, melakukan koordinasi, fasilitasi, mediasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PUG. Selain itu, Pemerintah Daerah juga memfasilitasi anggaran, penguatan kelembagaan, dan pelaksanaan kebijakan yang responsif gender.

Peraturan ini juga mengatur perencanaan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah melalui Analisis Gender. Dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) PUG dan Tim Teknis untuk percepatan pelembagaan PUG. Focal Point PUG dibentuk di masing-masing Perangkat Daerah untuk mendukung pelaksanaan Pokja PUG. Pemerintah Daerah dan DPRD memiliki komitmen dalam pelaksanaan PUG yang diwujudkan dalam produk hukum, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang responsif gender. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan PUG, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pokja PUG, Tim Teknis dan Focal Point yang telah terbentuk tetap melaksanakan tugas sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF MAGELANG
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA
REGIONAL REGULATION OF MAGELANG REGENCY
NUMBER 1 OF 2024
ON
GENDER MAINSTREAMING

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAGELANG,

Considering :

that in order to improve the position, role and quality of women and guarantee equal and/or equivalent rights between men and women to enjoy the rights of citizens, gender mainstreaming is needed as an effort to realize gender equality and justice in development, social, national and state life;
that to increase the gender development index, gender mainstreaming efforts need to be implemented in an integrated and coordinated manner in all regional apparatus organizations and vertical agencies as well as non-regional government institutions;
that to provide legal certainty in the implementation of gender mainstreaming in Magelang Regency, it is necessary to regulate it in a Regional Regulation;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a82bdeee-c459-4541-8b55-ec2cb37507ec","actionData","errors"]