[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a8269e9a-545a-44cc-8985-78d301bf0bf6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Barat Nomor 15 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perkebunan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 15 Tahun 2009","number","15","year","2009","published_date","2009-08-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka Barat","place_of_enactment","Mentok","theme","Retribusi Izin Usaha Perkebunan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI-IZIN-USAHA-PERKEBUNAN
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD No.11 Seri C 2009
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Usaha Perkebunan
ABSTRAK:	\n \n Usaha perkebunan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang berperan dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan Daerah, yang saat ini berkembang dengan pesat sehingga perlu dilakukan penataan, pengaturan dan pembinaan dengan pemberian perizinan usaha perkebunan. \n Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 12 Thn 1992; UU No. 24 Thn 1992; UU No. 23 Thn 1997; UU No. 34 Thn 2000; UU No. 27 Thn 2000; UU No. 5 Thn 2003; UU No. 10 Thn 2004; UU No. 18 Thn 2004; UU No. 32 Thn 2004; UU No. 33 Thn 2004; PP No. 27 Thn 1983; PP No. 17 Thn 1986; PP No. 6 Thn 1995; PP No. 13 Thn 1995; PP No. 44 Thn 1997; PP No. 47 Thn 1997; PP No. 27 Thn 1999; PP No. 25 Thn 2000; PP No. 66 Thn 2001; PP No. 4 Thn 2001; Perda Kab. Bangka Barat No. 3 Thn 2005. \n Dalam peraturan ini diatur tentang Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Jenis dan Pola Pengembangan Usaha; Syarat-syarat Izin Usaha Perkebunan; Syarat-syarat Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP); Tata Cara Perizinan Usaha Perkebunan; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran Penetapan Retribusi; Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Tata Cara Pemungutan; Wilayah Pemungutan; Tata Cara Penagihan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Pidana; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 16 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Usaha Perkebunan (RPUP) di Kabupaten Bangka Barat. Latar belakangnya adalah bahwa usaha perkebunan berperan penting dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah, sehingga perlu ditata, diatur, dan dibina melalui pemberian izin usaha perkebunan.

Ketentuan Substansial:

Jenis Usaha Perkebunan: Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Budidaya Perkebunan. Usaha budidaya perkebunan dengan luas lahan 25 hektar atau lebih wajib memiliki IUP yang diterbitkan oleh Bupati dan wajib didaftar ulang setiap tahun.
Luas Lahan Maksimum: Luas maksimum lahan usaha budidaya perkebunan untuk satu perusahaan atau grup perusahaan adalah 20.000 hektar dalam satu provinsi atau 100.000 hektar untuk seluruh Indonesia, kecuali untuk perusahaan perkebunan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh koperasi atau negara.
Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP): Usaha budidaya perkebunan dengan luas lahan 2 hektar sampai dengan 25 hektar wajib memiliki SPUP yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan atau pejabat yang ditunjuk.
Pola Pengembangan Usaha: Pengembangan usaha perkebunan harus mengikutsertakan masyarakat petani pekebun dengan berbagai pola seperti koperasi usaha perkebunan, patungan koperasi dengan investor, pola BOT, pola BTN, dan pola lainnya yang saling menguntungkan.
Syarat-syarat Perizinan: Untuk memperoleh IUP atau SPUP, perorangan atau badan usaha harus memenuhi syarat-syarat administratif dan teknis yang meliputi akta pendirian, NPWP, surat keterangan domisili, rencana kerja usaha perkebunan, rekomendasi dari instansi pertanahan dan kehutanan, serta persetujuan dokumen AMDAL.
Tata Cara Perizinan: Permohonan izin usaha perkebunan disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Bupati memberikan jawaban dalam jangka waktu 30 hari kerja.
Tarif Retribusi: Tarif retribusi IUP untuk budidaya perkebunan adalah Rp.50.000,00/Hektar. Tarif retribusi SPUP ditetapkan sebesar 25% dari tarif retribusi IUP. Daftar ulang IUP dan SPUP tidak dikenakan retribusi.
Kewajiban Pengusaha Perkebunan: Pengusaha perkebunan wajib menyelesaikan hak atas tanah, merealisasikan pembangunan perkebunan sesuai rencana kerja, mengelola usaha secara profesional, membuka lahan tanpa bakar, melaporkan kegiatan diversifikasi usaha, menumbuhkan koperasi masyarakat sekitar, dan melaporkan perkembangan usaha secara berkala.

","transitional_provisions","1. Perusahaan perkebunan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan atau Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n2. Izin usaha perkebunan dapat dicabut apabila tidak didaftar ulang atau perusahaan perkebunan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, b, c, d, e, f dan g.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

WEST BANGKA REGENCY GOVERNMENT
REGIONAL REGULATION OF WEST BANGKA REGENCY
NUMBER 15 OF 2009
ABOUT
RETRIBUTION FOR PLANTATION BUSINESS PERMITS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF WEST BANGKA,

Considering:

that the plantation business is one of the economic activities that
plays a role in increasing the income of the community and the Region, which currently
is developing rapidly, so it is necessary to organize, regulate
and guide it by granting plantation business permits;
that the granting of plantation business permits as referred to in letter
a above needs to be stipulated by a Regional Regulation;

In view of:

Law Number 12 of 1992 concerning the Plant Cultivation System
(State Gazette of the Republic of Indonesia of 1992 Number 46, Supplement to
State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3699);
Law Number 24 of 1992 concerning Spatial Planning (State Gazette
of the Republic of Indonesia of 1992 Number 115,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a8269e9a-545a-44cc-8985-78d301bf0bf6","actionData","errors"]