[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a8227a37-5c7f-4b45-bc02-83a08d27f87f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2017","number","9","year","2017","published_date","2017-05-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pemalang","place_of_enactment","Pemalang","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

izin gangguan
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD. 2017/No. 9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan
ABSTRAK:	\n \n bahwa guna menjamin iklim usaha yang kondusif, ' kepastian berusaha, dan melindungi kepentingan umum maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2010 ten tang Izin Gangguan perlu disesuaikan \n Dasar Hukum penetapan Peraturan Daerah ini adalah:\r\n1.\r\nPasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2.\r\nUndang-Undang Gangguan Nomor 228 Tahun 1926 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Staatsblad Nomor 450 Tahun 1940;\r\n3.\r\nUndang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42);\r\n4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara f Republik Indonesia Nomor 3209);\r\n5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);\r\n6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang\r\nLarangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);\r\n7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang\r\nPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3581);\r\n8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang\r\nPenanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);\r\n9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang\r\nPenataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);\r\n10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);\r\n11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);\r\n12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang\r\nPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);\r\n13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);\r\n14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang\r\nPerindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara f Republik Indonesia Nomor 5492);\r\n15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;\r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang\r\nPedoman Pembinaan dan Pengawasan\r\nPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4593);\r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang\r\nRencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4833);\r\n19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang\r\nPedoman Pemberian Intensif dan Pemberian\r\nKemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4139);\r\n20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14).\r\n \n Materi yang termuat di dalam Peraturan daerah ini adalah:\r\nMenetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS\r\nPERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG IZIN GANGGUAN \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2017. \n Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 15) diubah sebagai berikut:\r\n1. Ketentuan Pasal 1 angka 4, dan angka 11 diubah\r\n2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah\r\n3. Ketentuan Pasal 12 huruf f diubah\r\n4. Ketentuan Pasal 16 huruf d diubah dan ditambah 1 (satu) huruf barn yakni huruf e,\r\n5. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf f dihapus, ayat (1) huruf e dan ayat (3) diubah\r\n6. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf b, ayat (4), dan ayat (6) diubah\r\n7. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) diubah\r\n8. Ketentuan Pasal 25 diubah\r\n9. Ketentuan Pasal 27 diubah\r\n \n 10 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 15).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini dibuat untuk menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, dan melindungi kepentingan umum di Kabupaten Pemalang, serta menyesuaikan dengan dinamika perubahan peraturan perundang-undangan mengenai izin gangguan. Perubahan ini sejalan dengan prinsip otonomi daerah, di mana daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan yang bertujuan meningkatkan pelayanan, partisipasi, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat demi kesejahteraan rakyat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup perubahan pada beberapa pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2010, antara lain:

Definisi istilah dalam Pasal 1 diubah untuk memperjelas pengertian Pemerintah Daerah, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan Perangkat Daerah.
Pasal 8 diubah untuk menegaskan bahwa pemberian izin merupakan kewenangan Bupati, namun pelayanan izin diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi PTSP.
Pasal 12 diubah untuk menambahkan kewajiban bagi pemohon/pemegang izin untuk melaporkan kegiatan/usahanya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi PTSP setiap 1 (satu) tahun sekali.
Pasal 16 diubah untuk memperluas pengecualian kewajiban memiliki izin, termasuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
Pasal 20 diubah terkait kondisi pencabutan izin, termasuk penghapusan beberapa alasan pencabutan dan perubahan pada prosedur pencabutan.
Pasal 21 diubah untuk memperjelas hak masyarakat dalam mendapatkan akses informasi dan partisipasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan perizinan.
Pasal 23 diubah untuk mempertegas pembagian tugas pengawasan antara Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan dan Perangkat Daerah yang membidangi PTSP.

Peraturan ini juga mengatur bahwa izin yang telah diperoleh sebelum berlakunya peraturan ini tetap berlaku selama kegiatan usaha masih dijalankan.

","transitional_provisions","1. Bagi orang pribadi atau badan yang telah memperoleh izin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini maka izin masih tetap berlaku selama masih menjalankan kegiatan usahanya.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PEMALANG
PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF PEMALANG REGENCY
NUMBER 9 OF 2017
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF PEMALANG REGENCY
NUMBER 10 OF 2010 CONCERNING NUISANCE PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PEMALANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to guarantee a conducive investment climate, business certainty, and protect the public interest, it is necessary to adjust Regional Regulation of Pemalang Regency Number 10 of 2010 concerning Nuisance Permit;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Amendment to Regional Regulation of Pemalang Regency Number 10 of 2010 concerning Nuisance Permit;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Nuisance Ordinance Number 228 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a8227a37-5c7f-4b45-bc02-83a08d27f87f","actionData","errors"]