[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a820b6b3-2be8-4d7d-8c37-7420b82e9d87","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 3 Tahun 2009","number","3","year","2009","published_date","2009-06-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan","place_of_enactment","Kandangan","theme","Penyelenggaraan Sistem Pendidikan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pendidikan
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2009/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Sistem Pendidikan
ABSTRAK:	\n \n bahwa pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional dan internasional maka pendidikan di selenggarakan secara terencana terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing dan penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam penyelenggaraan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan; bahwa pendidikan harus mampu mewujudkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang representatif dalam pergaulan dunia untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan dan menguasai teknologi, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mampu bersaing pada taraf nasional dan internasional; bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah, maka perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam menyelenggarakan atau pengelolaan pendidikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan \n Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 \n Perda ini mengatur tentang Penyelenggaraan SIstem Pendidikan dengan sistematika; Ketentuan Umum; Fungsi dan Tujuan; Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan; Hak dan Kewajiban; Jalur, Jenjang dan Jenis Pendidikan; Pengelolaan Pendidikan; Kurikulum; Pendidikan Lintas Satuan dan Jalur Pendidikan; Bahasa Pengantar; Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Prasarana dan Sarana; Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi; Pendanaan; Pembukaan, Penambahan, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan; Penjaminan Mutu; Peran Serta Masyarakat; Kerjasama; Pengawasan dan Pengendalian; Sanksi Administrasi; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 74 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain. (-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan bertujuan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan lokal, nasional, dan internasional. Latar belakangnya adalah amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan urusan wajib pemerintah daerah.

\n\n

Peraturan ini mengatur berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan, termasuk:

Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan: Pendidikan diselenggarakan secara profesional, transparan, akuntabel, adil, demokratis, dan tidak diskriminatif.
Hak dan Kewajiban: Warga masyarakat berhak memperoleh pendidikan bermutu dan wajib mengikuti pendidikan dasar dan menengah. Orang tua berkewajiban memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anaknya.
Jalur, Jenjang, dan Jenis Pendidikan: Mencakup pendidikan formal, nonformal, dan informal; jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; serta jenis pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus.
Pengelolaan Pendidikan: Dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum penyelenggara pendidikan, dan satuan pendidikan. Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan dan memfasilitasi berbagai jenjang dan jenis pendidikan.
Kurikulum: Mengacu pada standar nasional pendidikan dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan lokal.
Pendidik dan Tenaga Kependidikan: Mengatur persyaratan, pengangkatan, penempatan, pembinaan, kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.
Prasarana dan Sarana: Setiap satuan pendidikan wajib menyediakan prasarana dan sarana yang memadai.
Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi: Dilakukan untuk pengendalian mutu pendidikan.
Pendanaan: Menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
Peran Serta Masyarakat: Meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur mengenai pembukaan, penambahan, penggabungan, dan penutupan lembaga pendidikan, penjaminan mutu, kerjasama, serta pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan.

","transitional_provisions","1. Semua ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n2. Peraturan Daerah ini akan diberlakukan secara efektif sejak 1 Januari 2011.","sanctions","Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa:\n1. Peringatan tertulis.\n2. Pembatalan izin prinsip dan izin operasional.\n3. Pencabutan izin operasional.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION
HULU SUNGAI SELATAN REGENCY
NUMBER 3 YEAR 2009
CONCERNING
ORGANIZATION OF THE EDUCATION SYSTEM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF HULU SUNGAI SELATAN,

Considering :

that education must be able to answer various challenges in accordance with the demands and changes in local, national and international life, therefore education is organized in a planned, directed and sustainable manner to realize equitable distribution and expansion of access, quality improvement, relevance and competitiveness and strengthening governance, accountability and public image in organizing and managing education as an education system;
that education must be able to realize a representative Hulu Sungai Selatan Regency in world affairs, for this reason it requires human resources who are knowledgeable and master technology, have faith and devotion to God Almighty and are able to compete at the national and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a820b6b3-2be8-4d7d-8c37-7420b82e9d87","actionData","errors"]