[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a80767a3-9e19-480e-a1af-53c5b35d72e0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2015","number","1","year","2015","published_date","2015-05-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"244f8a4c-c072-42a0-87ea-c867c3ae8945","Ganti Rugi Kerugian Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lombok Timur","place_of_enactment","Selong","theme","Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah - Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD Lombok Timur Noreg 19/2015
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
ABSTRAK:	\n \n Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum baik sengaja maupun disebabkan kelalaian bendahara atau pegawai bukan bendahara atau pihak lainnya harus diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk kelancaran dan tertib administrasi pengembalian kerugian daerah tersebut, agar dapat berjalan efektif dan efisien, maka perlu adanya ketentuan tentang tata cara penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 143 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 323 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2001 tentang Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. \n Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 14 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 27 Tahun 2014, PP No. 87 Tahun 2014, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 1 Tahun 2014, Perda Kab. Lombok Timur No. 2 Tahun 2008. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur antara lain:\r\n1) Tata cara penyelesaian TGR ini dimaksudkan sebagai acuan penyelesaian kerugian daerah yang dilakukan oleh bendahara, pegawai bukan bendahara dan/ atau pihak\r\nlainnya. \r\n(2) Tata cara penyelesaian TGR ini bertujuan untuk :\r\na. mengembalikan kerugian keuangan daerah yang telah terjadi;\r\nb. menciptakan tertib administrasi keuangan;\r\nc. menciptakan disiplin dan tanggung jawab bendahara, pegawai bukan bendahara dan/atau pihak lainnya dalam mengelola keuangan daerah dan/atau barang milik daerah\r\n\r\nSubyek peraturan ini adalah: Semua bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pihak lainnya yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya, yang menyebabkan kerugian daerah baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung wajib mengganti kerugian tersebut.\r\nRuang lingkup pelaksanaan TGR berlaku bagi:\r\na. bendahara di lingkungan SKPD/BUMD dan bendahara lainnya yang mengelola keuangan daerah;\r\nb. pegawai bukan bendahara di lingkungan SKPD/BUMD; atau \r\nc. pihak lainnya. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2015. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2001 tentang Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan mengacu pada tata cara penghapusan piutang Negara/Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. \n 29 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2001 tentang Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 33).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah di Kabupaten Lombok Timur. Latar belakangnya adalah untuk menertibkan administrasi dan pengelolaan keuangan daerah serta mengembalikan kerugian keuangan daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian. Tujuannya adalah untuk menciptakan tertib administrasi keuangan, meningkatkan disiplin dan tanggung jawab bendahara, pegawai bukan bendahara, dan pihak lainnya dalam mengelola keuangan daerah dan/atau barang milik daerah.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n\n1. Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) oleh Bupati untuk menindaklanjuti informasi mengenai kerugian daerah.\n2. TPKD bertugas melaksanakan pemeriksaan, mencari bukti, dan menindaklanjuti kerugian daerah.\n3. Penyelesaian kerugian daerah terhadap bendahara dilakukan melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Keputusan Pembebanan.\n4. Penyelesaian kerugian daerah terhadap pegawai bukan bendahara dan/atau pihak lainnya dilaksanakan secara damai atau paksa.\n5. Pengaturan mengenai penagihan, kadaluwarsa, penyetoran, dan penghapusan kerugian daerah.\n6. Sanksi administratif dan/atau pidana dapat dikenakan kepada bendahara dan/atau pegawai bukan bendahara yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah, serta atasan yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Bendahara dan/atau pegawai bukan bendahara yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Atasan langsung bendahara atau pegawai bukan bendahara atau Kepala SKPD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF EAST LOMBOK
THE PROVINCE OF WEST NUSA TENGGARA

REGIONAL REGULATION OF LOMBOK TIMUR REGENCY
NUMBER ... YEAR 2015
ON
PROCEDURES FOR REGIONAL LOSS COMPENSATION CLAIMS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF EAST LOMBOK,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that every regional loss caused by unlawful acts, whether intentional or due to the negligence of treasurers or non-treasurer employees or other parties, must be resolved in accordance with the provisions of laws and regulations;
that for the smooth and orderly administration of the return of regional losses, in order to run effectively and efficiently, it is necessary to have provisions on the procedures for settling regional loss compensation claims;
that based on the provisions of Article 143 of Government Regulation Number 58 of 2005 on Regional Financial Management and Article 323 of the Regulation of the Minister

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a80767a3-9e19-480e-a1af-53c5b35d72e0","actionData","errors"]