[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a8075048-8e44-449e-a1c2-c2bbd6a2b159","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kediri No. 13 Tahun 2011","number","13","year","2011","published_date","2011-11-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kediri","place_of_enactment","Pamenang","theme","Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi - Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD 2011 Nomor 13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran dan ketertiban pelayanan\r\npendaftaran penduduk, administrasi penduduk dan proses\r\npencatatan sipil, diperlukan biaya yang rasional dengan\r\nmemperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan\r\naspek keadilan untuk menunjang kepentingan pelayanan dan\r\nkemanfaatan umum;\r\n b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009\r\ntentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah\r\nKabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi\r\nAdministrasi Kependudukan dan Catatan Sipil perlu diganti;\r\n c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam\r\nhuruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten\r\nKediri tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda\r\nPenduduk dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Kediri; \n 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan\r\nDaerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur\r\nsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun\r\n1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);\r\n2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok\r\nPerkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974\r\nNomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3019); \r\n3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;\r\n4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);\r\n5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan\r\nPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4389);\r\n6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor\r\n125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)\r\nsebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4844);\r\n7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);\r\n8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi\r\nKependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006\r\nNomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4674);\r\n9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);\r\n10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan\r\nRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009\r\nNomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);\r\n11. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan\r\nKependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran\r\nNegara Nomor 5080);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan\r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok\r\nPerkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975\r\nNomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n3050);\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan\r\nUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692); \r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi\r\nKependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007\r\nNomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4736);\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian\r\nUrusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah\r\nPropinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan\r\nPemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor\r\n119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);\r\n17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang\r\nPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;;\r\n18. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang\r\nPenyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten\r\nKediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor\r\n10/D Seri D);\r\n19. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2008 tentang\r\nSusunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan\r\nPencatatan Sipil Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten\r\nKediri Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah\r\nKabupaten Kediri Nomor 44);\r\n20. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang\r\nPelayanan Publik di Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten\r\nKediri Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah\r\nKabupaten Kediri Nomor 80);\r\n21. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2011 tentang\r\nPenyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran\r\nDaerah Kabupaten Kediri Nomor 89 );\r\n \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM \r\nBAB II\r\nNAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI \r\nBAB III\r\nGOLONGAN RETRIBUSI\r\nBAB IV\r\nCARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA\r\nBAB V\r\nPRINSIP PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI \r\nBAB VI\r\nSTRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI\r\nBAB VII\r\nWILAYAH PUMUNGUTAN \r\nBAB VIII\r\n PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,\r\n ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN \r\nBAB IX\r\n MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG \r\nBAB X\r\nTATA CARA PEMUNGUTAN \r\nBAB XI\r\n TATA CARA PENAGIHAN \r\nBAB XII\r\nPENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA \r\nBAB XIII\r\nPEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN\r\n RETRIBUSI\r\nBAB XIV\r\nINSENTIF PEMUNGUTAN \r\n BAB XV\r\n PENYIDIKAN\r\nBAB XVI\r\n SANKSI ADMINISTRASI \r\nBAB XVII\r\n KETENTUAN PIDANA\r\nBAB XVIII\r\n KETENTUAN PENUTUP \r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan Daerah\r\nKabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Administrasi\r\nKependudukan dan Catatan Sipil \n 16 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Kediri. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kelancaran dan ketertiban pelayanan pendaftaran penduduk, administrasi penduduk, dan proses pencatatan sipil, serta untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Obyek retribusi meliputi penerbitan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Bertempat Tinggal, dan akta catatan sipil (akta perkawinan, perceraian, pengakuan anak, penggantian nama bagi WNA, dan kematian). Subyek retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh manfaat dari jasa pencetakan dokumen-dokumen tersebut. Retribusi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis kartu serta dokumen Catatan Sipil yang diterbitkan. Prinsip penetapan tarif retribusi memperhatikan biaya pencetakan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian pelayanan. Wajib retribusi dikenakan kewajiban membayar retribusi yang terutang sekaligus di muka. Jika wajib retribusi tidak membayar tepat waktu, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

KEDIRI REGENCY GOVERNMENT
KEDIRI REGENCY REGULATION
NUMBER 13 OF 2011
CONCERNING
LOCAL FEE FOR REPLACEMENT OF RESIDENT IDENTITY CARD PRINTING COSTS
AND CIVIL REGISTRATION CERTIFICATES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KEDIRI,

\n\n \n \n

Considering:

that to improve the smoothness and order of services for
population registration, population administration and the process of
civil registration, rational costs are needed by
considering the cost of providing services, community affordability and
aspects of justice to support the interests of service and
public benefit;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009
concerning Regional Taxes and Regional Retributions, Regional Regulation
of Kediri Regency Number 12 of 2002 concerning Retribution for
Population Administration and Civil Registration needs to be replaced;
that based on the considerations as intended in
letters a and b, it

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a8075048-8e44-449e-a1c2-c2bbd6a2b159","actionData","errors"]