Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2026

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka melakukan penyesuaian nomenklatur dan tipologi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjar agar selaras dengan dinamika peraturan perundang-undangan serta kebutuhan kinerja organisasi. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sinergi program antara pemerintah pusat dan daerah serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup penataan ulang susunan Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, serta berbagai perumpunan Dinas dan Badan dengan klasifikasi tipe tertentu. Selain itu, diatur pula mengenai kedudukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan unit organisasi bersifat khusus, seperti pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit umum. Rumah sakit umum diberikan otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah, serta bidang kepegawaian, dengan tanggung jawab operasional yang dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Peraturan ini juga menetapkan kualifikasi jabatan struktural dan fungsional bagi pimpinan unit kerja, termasuk penyesuaian nomenklatur organisasi seperti Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) serta perubahan tipologi pada beberapa dinas untuk menyesuaikan dengan pedoman kementerian terkait.