[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a804e9a2-8f50-4cb4-addd-e0855779dac8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan No. 14 Tahun 2014","number","14","year","2014","published_date","2014-12-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan","place_of_enactment","Toboali","theme","Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENATAAN – PEMBINAAN – PUSAT PERBELANJAAN – TOKO SWALAYAN
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD 2014/NO. 14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
ABSTRAK:	\n \n Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha di sektor perdagangan yang perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan usahanya guna meningkatkan perekonomian daerah. kebijakan pembangunan dan perizinan pendirian pasar dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing para pedagang, baik dengan skala modal besar maupun skala modal kecil berdampak pada pertumbuhan jumlah pelaku bisnis eceran baik pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Dengan pesatnya perkembangan usaha perdagangan modern diperlukan pengaturan mengenai penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan took swalayan agar terjadi sinergi melalui kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pedagan pasar. Maka perlu ditetapkan peraturan daerah tentang penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.5 Tahun 2003; UU No.20 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; UU No.7 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.42 Tahun 2007; Perpres No.112 Tahun 2007; Permendag No.68 Tahun 2012; Permendag No.70/ M-DAG/PER/12/13; Permendag No.56/M-DAG/PER/14. \n Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan, meliputi perizinan dan kemitraan pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan UMKM, Koperasi dan pasar rakyat. Jenis pusat perbelanjaan dan toko swalayan terdiri dari minimarket, supermarket, hypermarket, department store, perkulakan, nama lainnya yang dikelola secara modern. Penyelenggaraan pusat pembelanjaan dan toko swalayan. Perizinan. Retribusi perizinan pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Pembinaan dan pengawasan. Diatur juga mengenai kewajiban, larangan dan sanksi. Penyidikan. Ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2014. \n Peraturan Bupati sebagaimana yang dimaksud pada Pasal12 ayat (3), Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (3) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. \n 30 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan di Kabupaten Bangka Selatan. Latar belakangnya adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam berusaha di sektor perdagangan, meningkatkan kemampuan dan daya saing pedagang, serta mengatur perkembangan usaha perdagangan modern agar bersinergi dengan UMKM, koperasi, dan pasar rakyat. Tujuannya adalah memberikan perlindungan dan memberdayakan UMKM, koperasi, dan pasar rakyat, mengatur keberadaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan agar tidak merugikan UMKM, serta mendorong kemitraan yang adil dan sinergis. Peraturan ini mencakup jenis-jenis pusat perbelanjaan dan toko swalayan, persyaratan pendirian (termasuk lokasi, fasilitas, dan jarak dengan pasar rakyat), permodalan, sistem penjualan, pemasokan barang (termasuk ketentuan kerjasama dengan UMKM dan koperasi), tenaga kerja, jam kerja, sistem waralaba, dan pengembangan kemitraan. Diatur pula mengenai perizinan (IUPP dan IUTS), retribusi perizinan, serta pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah.","transitional_provisions","1. Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan yang sudah operasional dan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum ditetapkannya Peraturan ini wajib mengajukan IUPP atau IUTS paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.\n2. Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan ini dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.\n3. Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarket dan Pengelola Jaringan Minimarket yang sudah dilakukan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15, Pasal 19, Pasal 20 huruf e dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, penutupan sementara, atau pencabutan izin usaha.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- serta pencabutan izin usaha.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 20 huruf a, b, c, d, dan f dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF SOUTH BANGKA
BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SOUTH BANGKA REGENCY
NUMBER 14 OF 2014
ON
ARRANGEMENT AND DEVELOPMENT OF SHOPPING CENTERS AND
SUPERMARKETS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SOUTH BANGKA,

Considering :

that the existence of Shopping Centers and Supermarkets is a manifestation of the community's right to do business in the trade sector which needs to be given the opportunity to develop their business in order to improve the regional economy;
that the market establishment development and licensing policies are intended to increase the capabilities and competitiveness of traders, both with large capital scale and small capital scale, impacting the growth in the number of retail business actors both at Shopping Centers and Supermarkets;
that the rapid development of modern trade businesses requires regulations regarding the arrangement and development of Shopping

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a804e9a2-8f50-4cb4-addd-e0855779dac8","actionData","errors"]