[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a80191a1-6154-4d53-927a-b87bc5d53926","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2021","number","8","year","2021","published_date","2021-12-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Brebes","place_of_enactment","Brebes","theme","Pengelolaan Keuangan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan keuangan daerah
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2021/NOMOR.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa keuangan daerah merupakan unsur penting\r\ndalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,\r\nsehingga harus dilakukan secara tertib, efisien,\r\nekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab\r\ndengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan,\r\nmanfaat untuk masyarakat, serta taat pada\r\nperaturan perundang-undangan; bahwa dalam rangka terselenggaranya pengelolaan\r\nkeuangan daerah yang selaras dengan perkembangan\r\nketentuan peraturan perundang-undangan, perlu\r\ndilakukan penyesuaian dan penyempurnaan\r\npengelolaan keuangan daerah; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor\r\n10 Tahun 2008 tentang tentang Pokok-Pokok\r\nPengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai\r\ndengan konsidi saat ini sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan\r\nKeuangan Daerah;\r\n\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; \n Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:\r\nBab I Ketentuan Umum\r\nBab II Pengelola Keuangan Daerah\r\nBab III APBD\r\nBab IV Penyusunan Rancangan APBD\r\nBab V Penetapan APBD\r\nBab VI Pelaksanaan dan Penatausahaan\r\nBab VII Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD\r\nBab VIII Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah\r\nBab IX Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD\r\nBab X Kekayaan Daerah dan Utang Daerah\r\nBab XI BLUD\r\nBab XII Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah\r\nBab XIII Informasi Keuangan Daerah\r\nBab XIV Pembinaan dan Pengawasan\r\nBab XV Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik\r\nBab XVI Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2021. \n Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 dicabut. \n 122 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14 A)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Latar belakangnya adalah keuangan daerah merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan perlunya penyesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah:** Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, yang dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Pejabat SKPD (Sekretaris Daerah, Kepala SKPKD, dan Kepala SKPD).\n2. **Pengelola Keuangan Daerah:** Pengaturan mengenai tugas dan wewenang Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, Kepala SKPKD selaku PPKD, Kepala SKPD selaku PA, KPA, PPTK SKPD, PPK SKPD, Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran, serta TAPD.\n3. **Struktur APBD:** APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, yang diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi.\n4. **Penyusunan APBD:** Proses penyusunan APBD yang melibatkan KUA, PPAS, dan RKA SKPD.\n5. **Pelaksanaan dan Penatausahaan:** Pengelolaan kas daerah, penyiapan DPA SKPD, anggaran kas, SPD, pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan dan belanja daerah, serta pembiayaan daerah.\n6. **Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah:** Pengaturan mengenai akuntansi pemerintah daerah, pelaporan keuangan pemerintah daerah, dan penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.\n7. **Kekayaan Daerah dan Utang Daerah:** Pengelolaan piutang daerah, investasi daerah, barang milik daerah, serta utang daerah dan pinjaman daerah.\n8. **Badan Layanan Umum Daerah (BLUD):** Pembentukan dan pengelolaan BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.\n9. **Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah:** Penyelesaian kerugian keuangan daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian.\n10. **Informasi Keuangan Daerah:** Kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan dan mengumumkan informasi keuangan daerah kepada masyarakat.\n11. **Pembinaan dan Pengawasan:** Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan pada SKPD oleh Bupati.\n12. **Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik:** Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam pengelolaan keuangan daerah.","transitional_provisions","1. Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14 A) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n2. Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","(-)","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BREBES REGENCY
NUMBER 8 OF 2021
CONCERNING
MANAGEMENT OF REGIONAL FINANCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BREBES,

\n\n \n \n

Considering:

that regional finance is an important element in the implementation of regional administration, so it must be carried out in an orderly, efficient, economical, effective, transparent, and accountable manner, taking into account fairness, appropriateness, benefits for the community, and compliance with laws and regulations;
that in order to organize regional finance management that is in line with the development of statutory regulations, it is necessary to adjust and improve regional finance management;
that Regional Regulation of Brebes Regency Number 10 of 2008 concerning the Principles of Regional Finance Management is no longer in accordance with the current conditions so it needs to be replaced;
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a80191a1-6154-4d53-927a-b87bc5d53926","actionData","errors"]