[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a7fed9c6-aaaa-47d9-9a5d-aebecae77cd0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2016 - 2021","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016","number","1","year","2016","published_date","2016-06-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Soppeng","place_of_enactment","Watansoppeng","theme","RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2016 - 2021","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

rencana-pembangunan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, TLD.2016/NO.1, TLD NO. 97
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2016 - 2021
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka pelaksanaan Pasal 263 ayat (3) dan\r\nPasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014\r\ntentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka\r\nMenengah Daerah kabupaten Soppeng Tahun 2016 - 2021 \n Pasal 18 ayat ( 6 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945\r\nUndang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang\r\nPembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi \r\nUndang-Undang Nomor 25Tahun 2004 tentang Sistem\r\nPerencanaan Pembangunan Nasional \r\nUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana\r\nPembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 \r\nUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan\r\nRuang \r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang\r\nPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,\r\nPemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah\r\nKabupaten/Kota \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang\r\nTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan\r\nEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah\r\nPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun\r\n2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah\r\nNasional Tahun 2015 – 2019\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010\r\ntentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun\r\n2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, \r\nPengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana\r\nPembangunan Daerah\r\nPeraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor7 Tahun\r\n2015tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi\r\nSulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana\r\nPembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi\r\nSelatan Tahun 2008 – 2028\r\neraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun\r\n2015 Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi\r\nSelatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana\r\nPembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi\r\nSelatan Tahun 2013 - 2018\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun\r\n2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi\r\nKewenangan Pemerintah Daerah Kab. Soppeng\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun\r\n2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang\r\nDaerah Kabupaten Soppeng Tahun 2005 – 2025\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun\r\n2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah\r\nDaerrah Kabupaten Soppeng Tahun 2011 - 2015\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun\r\n2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten\r\nSoppeng Tahun 2012 - 2032 \n RENCANA\r\nPEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN\r\n2016 - 2021\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2016. \n 23 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2011 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 72).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng ini menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng untuk periode 2016-2021. RPJMD ini menjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan selama 5 tahun, disusun dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, dan politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Sistematika RPJMD meliputi pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan, analisis permasalahan dan isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikasi rencana program prioritas dan indikasi pendanaan, penetapan indikator kinerja daerah, pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan, dan penutup. Pelaksanaan RPJMD dijabarkan ke dalam RENSTRA SKPD 5 tahunan, RKPD tahunan, dan RENJA SKPD tahunan. Pengendalian dan evaluasi RPJMD bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Kabupaten, antara RKPD dengan RPJMD, dan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang ditetapkan. Proses pengendalian dan evaluasi meliputi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah, pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah, dan hasil rencana pembangunan jangka menengah.","transitional_provisions","1. Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:\na. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan bahan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;\nb. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa subtansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;\nc. terjadi perubahan yang mendasar ditingkat Kabupaten dan Nasional; dan/atau\nd. merugikan kepentingan bersama.\n2. Perubahan yang mendasar mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik social budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, perubahan kebijakan tingkat daerah yang mempengaruhi subtansi RPJMD secara langsung serta perubahan kebijakan nasional.\n3. Merugikan kepentingan nasional apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.\n4. RPJMD Perubahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.\n5. Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SOPPENG
THE PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF SOPPENG REGENCY
NUMBER 1 YEAR 2016

ON
REGIONAL MID-TERM DEVELOPMENT PLAN OF SOPPENG
REGENCY FOR 2016 - 2021

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SOPPENG,

\n\n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to implement Article 263 paragraph (3) and

\nArticle 264 paragraph (1) of Law Number 23 Year 2014
on Regional Government, it is necessary to stipulate
a Regional Regulation on the Medium-Term Development Plan","pdf_url","/proxy/pdf?id=a7fed9c6-aaaa-47d9-9a5d-aebecae77cd0","actionData","errors"]