[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a7eb1c35-bc1d-489c-8cbd-f8e1de946c51","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tapin Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 4 Tahun 2018","number","4","year","2018","published_date","2018-09-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tapin","place_of_enactment","Rantau","theme","Retribusi Tempat Khusus Parkir","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak dan Retribusi Daerah
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2018/No.04
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Tempat Khusus Parkir
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka meningkatkan pelayanan\r\nperparkiran kepada masyarakat dan Pendapatan\r\nAsli Daerah yang bersumber dari bidang\r\nperparkiran, khususnya pelayanan tempat khusus\r\nparkir, maka dipandang menetapkan Retribusi\r\nTempat Khusus Parkir melalui Peraturan Daerah. \n Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undrg Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66\r\nTahun 1993; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun\r\n1999; Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat\r\nNomor 272/HK./105/DRJD/96; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09\r\nTahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14\r\nTahun 2016. \n Peraturan Daerah ini memuat tentang Retribusi Retribusi\r\nTempat Khusus Parkir dengan sistematika: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir; Retribusi Tempat Khusus Parkir; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2018. \n 25 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 13).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2018 mengatur tentang retribusi tempat khusus parkir. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan perparkiran kepada masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari bidang perparkiran, khususnya tempat khusus parkir. Penyelenggaraan tempat khusus parkir dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dikelola oleh SKPD terkait yang berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan. Pembangunan tempat khusus parkir harus memenuhi persyaratan tata ruang, analisis dampak lalu lintas, kemudahan akses, konstruksi yang sesuai, dan rambu lalu lintas yang memadai. Peraturan ini juga mengatur kewajiban dan hak pengguna jasa parkir, termasuk kewajiban membayar retribusi dan hak mendapatkan jaminan keamanan. Retribusi tempat khusus parkir digolongkan sebagai retribusi jasa usaha, dengan tarif yang bervariasi berdasarkan jenis kendaraan dan lokasi parkir. Tata cara pemungutan dan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD, dan terdapat mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran retribusi. Dalam keadaan tertentu, dapat diberikan pengurangan atau keringanan retribusi. Hak penagihan retribusi kedaluwarsa setelah 3 tahun, kecuali jika ada tindak pidana di bidang retribusi.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya dikenakan sanksi administrasi setiap bulan keterlambatan yang besarnya ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari biaya pokok retribusi.\n2. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 diancam pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).\n3. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10 huruf a diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali pungutan yang terutang.\n4. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10 huruf b diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).\n5. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali retribusi yang terhutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TAPIN
SOUTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TAPIN REGENCY
NUMBER 04 OF 2018
ABOUT
LOCAL FEE FOR SPECIAL PARKING PLACES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TAΡΙΝ,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to improve parking services to the community and Local Own-Source Revenue originating from the parking sector, especially special parking place services, it is deemed necessary to establish a Local Fee for Special Parking Places;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Local Fee for Special Parking Places;

In view of:

Law Number 8 of 1965 concerning the Establishment of Level II Regions of Tanah Laut, Level II Region of Tapin and Level II Region of Tabalong (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1965 Number 51, Supplement to State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a7eb1c35-bc1d-489c-8cbd-f8e1de946c51","actionData","errors"]