[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a7e70624-f917-43ce-9711-0a070e93283e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Penanaman Modal (Investasi) di Daerah Kabupaten Kolaka","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2010","number","4","year","2010","published_date","2010-09-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kolaka","place_of_enactment","Kolaka","theme","Pelaksanaan Penanaman Modal (Investasi) di Daerah Kabupaten Kolaka","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENANAMAN MODAL (INVESTASI)
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD. 2010/ NO. 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pelaksanaan Penanaman Modal (Investasi) di Daerah Kabupaten Kolaka
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004Pasal 10 dinyatakan bahwa \r\nOtonomi Daerah memberikan Kewenangan kepada Daerah mengurus dan mengatur \r\nsemua urusan Pemerintahan diluar urusan Pemerintah yang telah ditetapkan. \r\nb. bahwa Implementasi Kewenangan Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan \r\nmasyarakat dipengaruhi aspek sumberdaya alam, aspekpemberdayaan manusia dan \r\naspek kemampuan Daerah dalam memperoleh sumber pendapatan Daerah termaksud \r\nPendapatan Asli Daerah, oleh karena itu dalam pelaksanaan Otonomi Daerah setiap \r\nDaerah harus secara optimal mencari berbagai alternatif untuk mendapatkan sumber \r\npembiayaan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya baik intensifikasi \r\npemanfaatan sumber pendapatan Daerah maupun ekstensifikasi (diversifikasi) sumber \r\nPendapatan Daerah serta mendorong kegiatan investasi untuk percepatan \r\npembangunan di Daerah. \r\nc. bahwa dalam mendorong dan meningkatkan sumber pendapatan asli Daerah melalui \r\neksistensi Penanaman Modal di Daerah dibutuhkan berupa jaminan perlindungan / \r\nkeamanan, kepastian hukum, dan jaminan kepastian hak bagi setiap Penanaman Modal \r\ntanpa diskriminasi.\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a,b dan ctersebut diatas perlu menetapkan \r\nPeraturan Daerah tentang pedoman pelaksanaan Penanaman Modal (investasi) di \r\nDaerah. \n 1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 2959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II \r\ndi Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822).\r\n2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir \r\ndengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran \r\nNegara Ripublik Indonesia Nomor 4844).\r\n3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan \r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).\r\n4. Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Ripublik \r\nIndonesia Nomor 4279).\r\n5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 dan Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699).\r\n6. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 4724). \r\n7. Peraturan Pemerintah Tahun 2007 Nomor 1 Tentang fasilitas pajak penghasilan \r\nPenanaman Modal bidang – bidang usaha tertentu dan atau di Daerah – daerah \r\ntertentu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 1 Tambahan \r\nLembaran Negara Nomor : 1675). \r\n8. Peraturan Pemerintah Tahun 2007 Nomor 38 Tentang Pemberian Urusan Pemerintahan \r\nantara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82 Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4377).\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemberian Insentif \r\ndan Pemberian kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2008 Nomor : 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor : 4.681).\r\n10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 TentangKriteria dan persyaratan \r\npenyusunan bidang bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka \r\ndengan persyaratan di bidang Penanaman Modal.\r\n11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Urusan \r\nPemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.\r\n12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembentukan \r\nOrganisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah.\r\n13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana \r\nPembangunan Jangka Panjang Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka 2005 – 2025.\r\n14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Rencana \r\nPembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka2009 – 2014. \n Dalam peraturan ini diatur tentang pelaksanaan penanaman modal (investasi) dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai kebijakan penanaman modal (investasi) di daerah Kabupaten Kolaka; mekanisme dan persyaratan penanaman modal (investasi); pemakaian tenaga kerja dan bidang usaha; tanggung jawab pemda dan kewajiban penanaman modal; pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; serta penyelesaian sengketa; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2010. \n 10 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pelaksanaan penanaman modal (investasi) di Kabupaten Kolaka. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan asli daerah dan percepatan pembangunan daerah dengan mendorong kegiatan investasi. Tujuannya adalah memberikan kejelasan bagi investor, mendorong ekspansi sektor swasta, dan meningkatkan pemanfaatan potensi unggulan daerah.

Ketentuan substansial mencakup:

Kebijakan dasar penanaman modal untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, memberikan perlakuan yang sama bagi PMDN dan PMA, menjamin kepastian hukum, dan membuka kesempatan kerja.
Mekanisme dan persyaratan penanaman modal, termasuk bentuk badan usaha, persyaratan perizinan, dan penyelesaian administrasi.
Pengaturan pemakaian tenaga kerja, termasuk fasilitasi penyediaan tenaga kerja, hubungan kerja yang harmonis, dan pemberdayaan tenaga kerja lokal.
Bidang usaha yang terbuka untuk investasi, meliputi pengelolaan sarana dan prasarana umum/publik serta pengelolaan sumber daya alam industri.
Jangka waktu realisasi penanaman modal untuk setiap bidang usaha.
Kemitraan antara penanaman modal dengan UMKM dan koperasi.
Pemanfaatan dan penataan lahan untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memberikan jaminan kepastian hak, memfasilitasi perizinan, memberikan dukungan infrastruktur, memberikan insentif dan kemudahan, serta melakukan pembinaan teknis.
Kewajiban penanaman modal, termasuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), membuat laporan kegiatan penanaman modal, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar, mengalokasikan dana untuk pemulihan lingkungan, memiliki Surat Izin Usaha Tetap, dan melakukan kajian Analisa Mengenai Dampak Lingkungan.
Penyelesaian sengketa melalui musyawarah, arbitrase, atau pengadilan.

","transitional_provisions","1. Pinjaman Internasional, Nasional baik bilateral, regional maupun multilateral dalam bidang Penanaman Modal yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Provinsi sebelum Peraturan Derah ini ditetapkan, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya pinjaman tersebut.\n2. Rencana pinjaman Internasional, Nasional baik Bilateral, Regional maupun multilateral di bidang Penanaman Modal yang belum disetujui oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dimana lokasi kegiatannya berada pada Daerah Kabupaten Kolaka dapat disesuaikan dengan Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini setelah ditetapkan.\n3. Permohonan Penanaman Modal dan permohonan lainnya yang berkaitan dengan Penanaman Modal di Daerah yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang di Daerah dan pada tanggal disyahkannya Peraturan Daerah ini belum memperoleh persetujuan dari Pemerintah Daerah wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n4. Pada saat Perda ini mulai berlaku, Perda yang berkaitan dengan pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perda ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KOLAKA REGENCY
NUMBER: 04 YEAR 2010
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF CAPITAL INVESTMENT (INVESTMENT)
IN THE REGENCY OF KOLAKA

REGENT OF KOLAKA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

\n\n \n \n

Considering:

that in Law Number 32 of 2004 Article 10, it is stated that Regional Autonomy gives Authority to the Region to manage and regulate all Government affairs outside of Government affairs that have been determined.
that the Implementation of Regional Authority in improving the welfare of the community is influenced by aspects of natural resources, aspects of human empowerment and aspects of the Region's ability to obtain sources of Regional income including Original Regional Income, therefore in the implementation of Regional Autonomy each Region must optimally seek various alternatives to obtain sources of financing in carrying out government affairs, both intensification of the use

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a7e70624-f917-43ce-9711-0a070e93283e","actionData","errors"]