[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a7dd3951-a9f1-4e13-beaf-194eb44c2df8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2021","number","6","year","2021","published_date","2021-01-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan","place_of_enactment","Andoolo","theme","Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perlindungan - lahan pertanian
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa lahan pertanian dengan segala hamparannya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu di jaga eksistensinya dan dikuasai oleh negara untuk di pergunakan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;\r\nb. bahwa perkembangan penduduk dengan berbagai dinamikanya dikhawatirkan dapat memberikan dampak dengan beralihnya lahan pertanian ke sektor non pertanian sehingga menyebabkan berkurangnya lahan pertanian yang dapat mengancam terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di daerah dalam rangka mendukung kebutuhan pangan nasional;\r\nc. bahwa perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Konawe Selatan perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan arah terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di daerah serta mendukung kebutuhan pangan nasional;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan sebagai Daerah Otonom di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4367);\r\n3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);\r\n4. Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);\r\n5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 6573);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288).\r\n11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); \n Bab I Ketentuan Umum\r\nBab II Asas, Tujuan, Wewenang dan Ruang Lingkup\r\nBab III Perencanaan\r\nBab IV Penetapan\r\nBab V Pengembangan\r\nBab VI Penelitian\r\nBab VII Pemanfaatan\r\nBab VIII Pembinaan\r\nBab IX Pengendalia\r\nBab X Alih Fungsi Lahan\r\nBab XI Pengawasan\r\nBab XII Sistem Informasi\r\nBab XIII Perlindungan dan Pemberdayaan Petani\r\nBab XIV Pembiayaan\r\nBab XV Peran Serta Masyarakat\r\nBab XVI Sanksi Administratif\r\nBab XVII Penyidikan\r\nBab XVIII Ketentuan Pidana\r\nBab XIX Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2021. \n 34 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Konawe Selatan. Latar belakangnya adalah untuk menjaga eksistensi lahan pertanian dari alih fungsi ke sektor non-pertanian, yang dapat mengancam kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah. Tujuannya adalah untuk melindungi lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin ketersediaannya, mewujudkan kemandirian pangan, melindungi kepemilikan lahan petani, meningkatkan kesejahteraan petani, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, menyediakan lapangan kerja, mempertahankan keseimbangan ekologis, dan mewujudkan revitalisasi pertanian.

Peraturan ini mengatur kewenangan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, termasuk menetapkan kebijakan, menyusun peta pengembangan, menetapkan tata ruang lahan pertanian, memetakan potensi lahan, mengatur kawasan pertanian terpadu, menetapkan sentra komoditas pertanian, menetapkan sasaran areal tanam, dan menetapkan luas baku lahan pertanian.

Ketentuan substansial mencakup perencanaan, penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, alih fungsi lahan, pengawasan, sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, pembiayaan, dan peran serta masyarakat. Perencanaan meliputi penyusunan usulan perencanaan dan perencanaan itu sendiri, dengan memperhatikan berbagai aspek seperti pertumbuhan penduduk, produktivitas, kebutuhan pangan, ketersediaan lahan, dan RTRW Daerah. Penetapan meliputi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan. Pengembangan dilakukan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan rehabilitasi lahan pertanian pangan.

Pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus sesuai dengan peruntukan, memelihara irigasi, menjaga kesuburan tanah, mencegah kerusakan lahan, dan memelihara kelestarian lingkungan. Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan kepada setiap orang yang terkait dengan pemanfaatan dan perlindungan lahan. Pengendalian dilakukan melalui insentif dan disinsentif, mekanisme perizinan, proteksi, dan penyuluhan. Alih fungsi lahan dilarang, kecuali untuk kepentingan umum atau bencana alam, dengan kewajiban mengganti luas lahan yang dialihfungsikan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pemulihan fungsi lahan, pencabutan intensif, dan/atau denda administratif.\n3. Setiap orang yang melakukan alih fungsi lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SOUTH KONAWE
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SOUTH KONAWE REGENCY
NUMBER 6 OF 2021
ABOUT
PROTECTION OF SUSTAINABLE AGRICULTURAL LAND

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SOUTH KONAWE,

\n\n \n \n

Considering:

that agricultural land with all its expanse is a gift from God Almighty whose existence needs to be maintained and controlled by the state to be used for the greatest prosperity and welfare of the people;
that population growth with its various dynamics is feared to have an impact with the transfer of agricultural land to non-agricultural sectors, thereby reducing agricultural land which can threaten the realization of independence, resilience, and food sovereignty in the region in order to support national food needs;
that the protection of sustainable agricultural land in South Konawe Regency needs to be given a legal basis to provide direction

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a7dd3951-a9f1-4e13-beaf-194eb44c2df8","actionData","errors"]