[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a7dbb00f-f7f5-4433-8f08-bf7d5637926b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2015","number","1","year","2015","published_date","2015-03-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Purworejo","place_of_enactment","Purworejo","theme","Penyidik Pegawai Negeri Sipil","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyidik-pns
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD Tahun 2015 No.1/TLD No.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyidik Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta berlangsungnya tata kelola pemerintahan yang baik di Daerah, diperlukan jaminan kepastian penegakan hukum, khususnya penegakan terhadap Perda. Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penegakan hukum diperlukan landasan hukum untuk menjamin legalitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai Penegak Hukum. PPNS di Kabupaten Purworejo telah diatur dengan Perda Kab Daerah Kabupaten Daerah Tk II Purworejo No 3 Tahun 1988 sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan membentuk Perda yang baru. \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 tahun 2015 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai Penegak Hukum \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2015. \n Perda Kab Daerah TK II Purworejo No 3 Tahun 1988 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n 16 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Tahun 1989 Nomor 1).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kabupaten Purworejo. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk menjamin kepastian penegakan hukum, khususnya terhadap Peraturan Daerah, serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Peraturan ini menggantikan Peraturan Daerah sebelumnya yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Kedudukan, Tugas, dan Wewenang PPNS: PPNS berkedudukan di bawah Bupati melalui pimpinan SKPD dan bertanggung jawab kepada Bupati. Tugas PPNS adalah melaksanakan penyidikan tindak pidana yang termasuk dalam lingkup kewenangannya. Wewenang PPNS meliputi menerima laporan, melakukan pemeriksaan di tempat kejadian, memeriksa tersangka, melakukan penyitaan, memanggil saksi, dan melakukan tindakan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hak dan Kewajiban PPNS: Selain hak sebagai PNS, PPNS dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai kemampuan keuangan daerah. Kewajiban PPNS meliputi melakukan penyidikan, membuat berita acara, menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum atau Pengadilan, dan membuat laporan pelaksanaan tugas.
Persyaratan, Pengangkatan, Mutasi, dan Pemberhentian PPNS: Persyaratan untuk menjadi PPNS meliputi masa kerja minimal, pangkat minimal, pendidikan minimal, bertugas di bidang penegakan hukum, sehat jasmani dan rohani, penilaian prestasi kerja baik, dan lulus pendidikan penyidikan. Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian PPNS dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi kepegawaian.
Kode Etik PPNS: PPNS wajib mentaati kode etik yang meliputi mengutamakan kepentingan negara, menjunjung tinggi hak asasi manusia, bersikap jujur, dan menjaga rahasia jabatan.
Pelaksanaan Penyidikan: PPNS harus dilantik, memiliki kartu tanda pengenal, dan dilengkapi Surat Perintah Penyidikan untuk melaksanakan penyidikan. PPNS berkoordinasi dengan Penyidik Polri dan melaporkan penyidikan kepada Bupati.
Sekretariat PPNS: Dibentuk Sekretariat PPNS untuk koordinasi pelaksanaan tugas, wewenang, dan pemberdayaan PPNS.
Pakaian Seragam dan Atribut PPNS: PPNS mengenakan pakaian seragam dan atribut PPNS.
Pendidikan dan Pelatihan: PPNS dapat diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan teknis di bidang penyidikan.
Pembinaan dan Pengawasan: Pembinaan dan pengawasan terhadap PPNS meliputi pembinaan umum, teknis, dan operasional.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, PPNS yang telah diangkat secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetap menjalankan tugasnya sampai berakhir masa jabatan sebagai PPNS.","sanctions","(-)","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99},"text","Perda Kab Daerah TK II Purworejo No 3 Tahun 1988","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PURWOREJO
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF PURWOREJO REGENCY
NUMBER 1 YEAR 2015
on
CIVIL SERVANT INVESTIGATORS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PURWOREJO,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that in order to implement effective and efficient governance and the ongoing good governance in the Region, it is necessary to guarantee the certainty of law enforcement, especially enforcement of Regional Regulations;
that in order to provide protection and legal certainty for the community in law enforcement as referred to in letter a, a legal basis is needed to guarantee the legality of Civil Servant Investigators as Law Enforcers;
that PPNS in Purworejo Regency has been regulated by Regional Regulation of Purworejo Level II Region Number 3 of 1988 concerning Civil Servant Investigators within the Government of Purworejo Level II Region, but with the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a7dbb00f-f7f5-4433-8f08-bf7d5637926b","actionData","errors"]