[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a7db0756-a18e-4120-acbb-f7dc522d3ca3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah","short_title","Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 5 Tahun 1962","number","5","year","1962","published_date","1962-02-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","b41c2680-e717-4b50-9f4b-a29756446034","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)","short_name","Perpu","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perusahaan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1962
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) NO. 5, LN. 1962 No. 10, TLN. No. 2387, LL BPHN: 25 HLM
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) TENTANG Perusahaan Daerah
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 1962. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah bertujuan untuk melaksanakan program ekonomi pemerintah yang digariskan dalam Manifesto Politik Republik Indonesia. Peraturan ini menetapkan dasar-dasar pendirian Perusahaan Daerah Swatantra untuk mendukung otonomi daerah dan menyelaraskan struktur ekonomi terpimpin. Perusahaan Daerah diatur untuk memberikan jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memupuk pendapatan, dengan tujuan mendukung pembangunan daerah dan ekonomi nasional. Modal perusahaan dapat terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan, dan perusahaan dapat bekerja sama dengan perusahaan negara, koperasi, dan swasta. Saham perusahaan terdiri dari saham prioritet yang hanya dapat dimiliki oleh daerah dan saham biasa yang dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Direksi perusahaan diangkat oleh Kepala Daerah dan bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan. Pengawasan dilakukan oleh Kepala Daerah atau badan yang ditunjuknya.

","transitional_provisions","1. Selama pendirian Perusahaan Daerah belum dilaksanakan berdasarkan Undang-undang ini, semua perusahaan yang telah ada dan modalnya merupakan kekayaan Daerah tetap melakukan tugasnya dengan bentuk hukum yang sah. 2. Dalam waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah berlakunya Undang-undang ini, perusahaan-perusahaan tersebut harus didirikan berdasarkan Undang-undang ini, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION IN LIEU OF LAW
REPUBLIC OF INDONESIA (PERPU)
NUMBER 5 OF 1962 (5/1962)
CONCERNING
REGIONAL COMPANIES

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

\n \n \n

Considering :

that it is necessary to strive for the implementation of the Government's general program in the economic field as outlined in the Political Manifesto of the Republic of Indonesia dated August 17, 1959, which has been further strengthened by Decree of the Provisional People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia No. I/MPRS/1960 and No. II/MPRS/1960 regarding the necessity of reorganizing the means of production and distribution aimed at implementing Article 33 of the Constitution;
that in the context of implementing the granting of real and broad autonomy to the Regions, it is necessary to establish the foundations for establishing Autonomous Regional Companies;
that in connection with

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a7db0756-a18e-4120-acbb-f7dc522d3ca3","actionData","errors"]