[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a7daf7b7-a774-41f9-a329-5bacdfb8ce29","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2013","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2014","number","19","year","2014","published_date","2014-10-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Ciamis","place_of_enactment","Ciamis","theme","Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2013","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERTANGGUNGJAWABAN - PELAKSANAAN - ANGGARAN - PENDAPATAN - DAN - BELANJA - DAERAH - KABUPATEN - CIAMIS - TAHUN - ANGGARAN - 2013
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD 2014/19
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2013\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksaaan APBD Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2013, dengan Peraturan Daerah. \n Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);\r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);\r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999\r\nUndang-Undang Nomor 31 Tahun 1999\r\nUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003\r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004\r\nUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004\r\nUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004\r\nUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004\r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011\r\nUndang-Undang Nomor 5 Tahun 2014\r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014\r\nUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2014\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 7 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 32);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas\r\n4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 0 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014\r\nPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);\r\nPeraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan\r\n7 Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Darah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 681);\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2006\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2006\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2008\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12);\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2012\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 24 Tahun 2013\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 27 Tahun 2013\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2014\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \n PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2013. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2014. \n 13 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis.\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2013. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Peraturan ini menetapkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang memuat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2013 menunjukkan pendapatan sebesar Rp. 2.196.493.936.848,- dan belanja sebesar Rp. 2.184.752.025.186,- sehingga terdapat surplus sebesar Rp. 11.741.911.662,-. Pembiayaan terdiri dari penerimaan sebesar Rp. 154.175.496.317,- dan pengeluaran sebesar Rp. 4.100.000.000,- sehingga pembiayaan netto sebesar Rp. 150.075.496.317,-. Surplus setelah pembiayaan adalah Rp. 161.817.407.979,-.

Neraca per 31 Desember Tahun 2013 menunjukkan jumlah aset sebesar Rp. 4.450.143.591.397,-, jumlah kewajiban sebesar Rp. 66.804.523.540,-, dan jumlah ekuitas dana sebesar Rp. 4.383.339.067.857,-.

Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2013 menunjukkan saldo kas akhir sebesar Rp. 161.817.407.979,-.

Catatan Atas Laporan Keuangan memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

CIAMIS REGENT
THE PROVINCE OF WEST JAVA

REGIONAL REGULATION OF CIAMIS REGENCY
NUMBER 19 OF 2014
ON
ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF THE REVENUE
AND EXPENDITURE BUDGET OF CIAMIS REGENCY FOR FISCAL YEAR 2013

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

CIAMIS REGENT,

\n\n \n \n

Menimbang :

Considering / Whereas to implement the provisions of Article 184 paragraph (1) of Law Number 32 of 2004 on Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 12 of 2008 on the Second Amendment to Law Number 32 of 2004 on Regional Government, the Regional Head submits a Draft Regional Regulation on Accountability for the Implementation of the Regional Budget to the Regional House of Representatives (DPRD) in the form of financial statements that have been examined by the Supreme Audit Agency no later than 6 (six) months after the end of the fiscal year;
Considering / Whereas based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a7daf7b7-a774-41f9-a329-5bacdfb8ce29","actionData","errors"]