[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a7da138e-2033-4481-89cc-86fe96bb8726","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perlindungan Garis Sempadan Pantai","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2025","number","3","year","2025","published_date","2025-03-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sumenep","place_of_enactment","Sumenep","theme","Perlindungan Garis Sempadan Pantai","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perlindungan - garis - sempadan
2025
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2025 NOMOR 3
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Perlindungan Garis Sempadan Pantai
ABSTRAK:	\n \n Menimbang: bahwa dalam rangka mewujudkan keselarasan,\r\nkeserasian, keseim bangan lingkungan, dan\r\npengendalian pembangunan serta pelestarian\r\nekosistem di wilayah sempadan pantai, perlu adanya\r\npengaturan penataan garis sempadan sebagai\r\npedoman bagi semua kegiatan pembangunan dan \r\npemanfaatan sempadan secara optimal.\r\n \n Mengingat: Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah\r\ndengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir \r\ndengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun\r\n2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nMenteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor\r\n21/Permen-Kp/2018 , Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10\r\nTahun 2023 , Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 8\r\nTahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 8 \r\nTahun 2023 .\r\n\r\n\r\n \n Materi pokok: Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:\r\na. Batas Garis Sempadan Pantai;\r\nb. Pengelolaan Daerah Sempadan Pantai; \r\nc. Larangan;\r\nd. Pengendalian;\r\ne. Ketentuan Penyidikan;\r\nf. Sanksi Administratif; \r\ng. Sanksi Pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2025. \n Jumlah halaman : 10 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 15)\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 203 Nomor 8)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum untuk perlindungan dan pelestarian daerah sempadan pantai di Kabupaten Sumenep. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan lingkungan, serta pengendalian pembangunan dan pelestarian ekosistem di wilayah sempadan pantai.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Penetapan batas garis sempadan pantai berdasarkan tingkat risiko bencana, dengan lebar sempadan bervariasi antara 100 hingga 300 meter.
Arahan pengelolaan daerah sempadan pantai, termasuk perlindungan ekosistem mangrove, terumbu karang, padang lamun, dan estuaria, serta pengaturan reorientasi pembangunan.
Larangan kegiatan yang dapat mengurangi fungsi dan mengganggu ekosistem di daerah sempadan pantai, seperti alih fungsi lindung dan kegiatan yang mengancam kerusakan ekosistem.
Pengendalian pelaksanaan peraturan daerah melalui pengawasan, penertiban, dan mekanisme perizinan.

Peraturan ini juga mengatur intensitas pemanfaatan ruang di sempadan pantai, dengan batasan maksimum 30% untuk kawasan perdesaan dan 50% untuk kawasan perkotaan.

","transitional_provisions","Apabila batas sempadan pantai yang dihasilkan berdasarkan perhitungan sebagai mana ditetapkan dalam peraturan/perundang-undangan yang berlaku mencakup dan atau melewati kawasan pemukiman, industri, pusat ekonomi, dan infrastruktur publik lainnya maka penetapan Batas Sempadan Pantai wajib menerapkan pedoman bangunan (building code) bencana.","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 diancam pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00.\n2. Pelanggaran yang dilakukan oleh badan hukum, maka ancaman pidananya dikenakan terhadap pengurus.\n3. Selain sanksi pidana, pelanggar dikenakan sanksi pembongkaran dan mengembalikan fungsi atas beban biaya yang bersangkutan.\n4. Pelanggaran terhadap Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administratif.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SUMENEP
PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF SUMENEP REGENCY
NUMBER 3 OF 2025
ON
PROTECTION OF COASTAL BORDER LINES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUMENEP,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to realize harmony, balance, environmental equilibrium, and development control as well as ecosystem preservation in the coastal border area, it is necessary to regulate the arrangement of the border lines as a guideline for all development activities and optimal utilization of the border area;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Sumenep Regency concerning the Protection of Coastal Border Lines;

In view of:

Article 18 Paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 12 of 1950 concerning the Establishment of Regency

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a7da138e-2033-4481-89cc-86fe96bb8726","actionData","errors"]