[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a7d382d5-7404-46d5-ade3-10aca181bd77","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011","number","19","year","2011","published_date","2011-12-29","effective_date","2012-02-07","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukoharjo","place_of_enactment","Sukoharjo","theme","Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penyelenggaraan-lalu-lintas-angkutan-jalan
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD.2012/No.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran\r\nstrategis dalam mendukung pembangunan daerah sebagai\r\nbagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat\r\ndan penyelenggaraan pemerintahan untuk memantapkan\r\notonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;\r\nb. bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari\r\nsistem transportasi harus dikembangkan potensi dan\r\nperannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan,\r\nketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan\r\nuntuk mendukung pembangunan ekonomi dan\r\npengembangan dalam rangka meningkatkan pelayanan\r\nkepada masyarakat, kemandirian daerah berdasarkan\r\nprinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta\r\nmasyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan\r\npotensi daerah;\r\nc. bahwa pelaksanaan penyelenggaraan lalu lintas dan\r\nangkutan jalan di Kabupaten Sukoharjo perlu menyesuaikan\r\ndengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu\r\nLintas dan Angkutan Jalan;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu lintas dan\r\nAngkutan Jalan. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah\r\nNomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2009. \n Peraturan ini mengatur tentang satu kesatuan\r\nsistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan,\r\njaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu\r\nlintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna\r\njalan, serta pengelolaannya \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2012. \n Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan\r\npelaksanaan yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan\r\njalan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan\r\ndengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini. \n 88 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu, serta mendorong perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai wadah koordinasi antarinstansi penyelenggara.
Pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu, termasuk penyusunan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan daerah.
Pengaturan kelas jalan, penggunaan jalan, dan perlengkapan jalan.
Pengelolaan terminal, fasilitas parkir, dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan.
Pengaturan jenis dan fungsi kendaraan, persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian berkala kendaraan bermotor, dan modifikasi kendaraan bermotor.
Pengaturan pendidikan dan pelatihan pengemudi serta waktu kerja pengemudi.
Manajemen dan rekayasa lalu lintas, termasuk perencanaan, pengaturan, perekayasaan, pemberdayaan, dan pengawasan lalu lintas.
Pengaturan angkutan orang dan barang, termasuk kewajiban menyediakan angkutan umum, standar pelayanan angkutan orang, dan perizinan angkutan.
Pengaturan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, perlindungan kelestarian lingkungan, pengembangan industri dan teknologi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, penanganan kecelakaan lalu lintas, serta perlakuan khusus bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.
Penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan.

Peraturan ini juga mengatur peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 46 ayat (1), Pasal 98, Pasal 116, Pasal 118 ayat (1), Pasal 119 ayat (1), Pasal 120, Pasal 140, Pasal 141, dan Pasal 142 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, dan/atau pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SUKOHARJO
REGIONAL REGULATION OF SUKOHARJO REGENCY
NUMBER 19 OF 2011
CONCERNING
ROAD TRAFFIC AND TRANSPORTATION MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUKOHARJO,

\n\n \n \n

Considering:

that road traffic and transport has a strategic role in supporting regional development as part of an effort to promote public welfare and the administration of government to strengthen broad, real, and responsible regional autonomy;
that road traffic and transport as part of the transportation system must have its potential and role developed to realize road traffic and transport security, safety, orderliness, and smoothness to support economic development and development in order to improve services to the community, regional independence based on the principles of democracy, equality and justice, community participation, and accountability by taking into account regional potential;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a7d382d5-7404-46d5-ade3-10aca181bd77","actionData","errors"]