[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a7cdf1ce-ef45-4342-8758-ce6d2ffeb01d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan\r\nKerja","short_title","Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014","number","26","year","2014","published_date","2014-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","8bb8222e-dde2-40a5-9556-235757acbf67","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Ketenagakerjaan","short_name","Permenaker","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Kementerian Ketenagakerjaan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan\r\nKerja","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2014
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia NO. 26, BN.2014/No.2031, jdih.kemnaker.go.id : 12 hlm.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia TENTANG Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan\r\nKerja
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja\n2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.18/MEN/XI/2008 tentang Penyelenggara Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja\n3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.19/MEN/1997 tentang Pelaksanaan Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2014 ini bertujuan untuk menilai penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di perusahaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, peraturan ini mengharuskan perusahaan dengan minimal 100 pekerja atau yang memiliki potensi bahaya tinggi untuk menerapkan SMK3. Penilaian dilakukan melalui Audit Eksternal SMK3 oleh lembaga yang ditunjuk oleh Menteri. Perusahaan yang wajib diaudit termasuk yang bergerak di bidang pertambangan, minyak, dan gas bumi. Lembaga Audit SMK3 harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis untuk ditunjuk oleh Menteri. Auditor SMK3, baik junior maupun senior, juga harus memenuhi kualifikasi tertentu dan ditunjuk oleh Direktur Jenderal. Peraturan ini mengatur kewajiban dan larangan bagi Lembaga Audit SMK3 dan Auditor SMK3, serta menetapkan prosedur penilaian dan penghargaan berdasarkan hasil audit.

","transitional_provisions","1. Audit SMK3 yang dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu penunjukan Lembaga Audit SMK3, Auditor SMK3, dan penghargaan SMK3.","sanctions","1. Menteri dapat mencabut keputusan penunjukan Lembaga Audit SMK3 apabila Lembaga Audit SMK3 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8.\n2. Keputusan penunjukan auditor eksternal junior SMK3 dan auditor eksternal senior SMK3 dicabut apabila terjadi pelanggaran seperti pindah tugas, mengundurkan diri, atau dikenakan sanksi pidana.","revokes",[92,97,99],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja","link","",{"_93":98,"_95":96},"Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.18/MEN/XI/2008 tentang Penyelenggara Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja",{"_93":100,"_95":96},"Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.19/MEN/1997 tentang Pelaksanaan Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF MANPOWER
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF MANPOWER
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 26 OF 2014
ON
IMPLEMENTATION ASSESSMENT OF THE OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH
MANAGEMENT SYSTEM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF MANPOWER OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that based on Government Regulation Number 50 of
2012 concerning the Implementation of the Occupational Safety and Health
Management System, the effectiveness of protection of
occupational safety and health through the implementation of
the occupational safety and health management system needs
to be assessed;
that based on the considerations as intended
in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the
Minister of Manpower concerning the Implementation Assessment of the
Occupational Safety and Health Management System;

In view of:

Law Number 3 of 1951 concerning the Statement of
Enactment of the Labor Inspection Law
of 1948

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a7cdf1ce-ef45-4342-8758-ce6d2ffeb01d","actionData","errors"]