[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a7c17bdf-f7d4-4485-a00e-901b4f6f8e2c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2019 tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2019","number","3","year","2019","published_date","2017-08-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar","place_of_enactment","Benteng","theme","HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

honorarium, gaji, tunjangan
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2017/NO.66
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak\r\nKeuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan\r\nPerwakilan Rakyat Daerah, perlu membentuk Peraturan\r\nDaerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan\r\ndan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;\r\n \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang\r\nPembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor\r\n74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 1822);\r\n3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana\r\ntelah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua\r\nAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang\r\nPerubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten\r\nKepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4889);\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak\r\nKeuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan\r\nPerwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik ndonesia Nomor 6057); \n (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang\r\npajaknya dibebankan pada:\r\na. APBD, meliputi:\r\n1. uang representasi;\r\n2. tunjangan keluarga;\r\n3. tunjangan beras;\r\n4. uang paket;\r\n5. tunjangan jabatan;\r\n6. tunjangan alat kelengkapan; dan\r\n7. tunjangan alat kelengkapan lain.\r\nb. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:\r\n1. tunjangan komunikasi intensif; dan\r\n2. tunjangan reses.\r\n(2) Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD\r\nsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan\r\nsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2017. \n Peraturan Daerah Kabupaten\r\nSelayar Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan\r\nAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Selayar Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah\r\nKabupaten Selayar Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan\r\nterakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Selayar tentang Perubahan\r\nKedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2008\r\ntentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005\r\ntentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewa Perwakilan Rakyat\r\nDaerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008\r\nNomor 4) \n 16 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Selayar tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 4).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar. Hak keuangan meliputi penghasilan yang terdiri dari uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses. Tunjangan kesejahteraan meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, serta fasilitas seperti rumah negara, kendaraan dinas jabatan, dan belanja rumah tangga untuk Pimpinan DPRD, serta tunjangan transportasi untuk Anggota DPRD. Selain itu, diatur pula mengenai uang jasa pengabdian bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya. Peraturan ini juga mengatur belanja penunjang kegiatan DPRD yang meliputi program-program, dana operasional Pimpinan DPRD, pembentukan kelompok pakar atau tim ahli, penyediaan tenaga ahli fraksi, dan belanja sekretariat fraksi. Pengelolaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan DPRD dianggarkan dalam APBD dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[91],{"_92":93,"_94":95},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Selayar tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Selayar","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SELAYAR ISLANDS
PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

COPY

REGIONAL REGULATION OF SELAYAR ISLANDS REGENCY
NUMBER 3 OF 2017
CONCERNING
FINANCIAL AND ADMINISTRATIVE RIGHTS
OF THE LEADERSHIP AND MEMBERS OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SELAYAR ISLANDS,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that in order to implement the provisions of Article 28 of Government Regulation Number 18 of 2017 concerning Financial and Administrative Rights of the Leadership and Members of the Regional House of Representatives, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Financial and Administrative Rights of the Leadership and Members of the Regional House of Representatives; \n \n
In view of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia; \n Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of Le

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a7c17bdf-f7d4-4485-a00e-901b4f6f8e2c","actionData","errors"]