[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a7bdcd21-26c7-4c5e-9ac6-b4a5666b6df4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karo Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karo Nomor 02 Tahun 2023","number","02","year","2023","published_date","2023-09-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"60ffbcec-c21d-40ca-ac1f-d9640b99ae0a","Kesejahteraan Sosial Masyarakat","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karo","place_of_enactment","Kabanjahe","theme","Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penyelenggaraan - Ketertiban - Umum - dan - Ketenteraman - Masyarakat - serta - Pelindungan - Masyarakat
2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 02, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2023 NOMOR 02
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Pemerintah berkewajiban mewujudkan lingkungan dan tata kehidupan masyarakat yang tertib, tenteram, bersih dan indah melalui kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang mampu melindungi warga masyarakat, sarana, dan prasarana; b, bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah Kabupaten Karo perlu dilaksanakan un tuk menciptakan tata kehidupan yang tertib, tenteram, bersih dan indah serta disiplin bagi seluruh masyarakat sebagai cerminan kehid upan masyarakat yang cerdas dan modem; c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum yang merupakan urusan Pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;\r\n \n Dasar hukum peraturan ini adalah Pasa] 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 , Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 , Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahuri 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021. \n Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP (Asas, Maksud , Tujuan dan Ruang Lingkup ), PERAN PEMERINTAH DAERAH , HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT,RETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT (Umum, Tertib Tata Ruang,Tertib Jalan, Tertib Angkutan Jalan dan Angkutan Danau, Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum, Tertib Sungai, Saluran, Kolam dan Pinggir Danau , Tertib Lingkungan, Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu, Tertib Bangunan, Tertib Usaha Pariwisata, Tertib Sosial, Tertib Kesehatan, Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian, Tertib Peran Serta Masyarakat, Tertib Lainnya Sepanjang Telah Ditetapkan Dalam Perda Masing-masing), PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT (Satgas Linmas), SANKSI ADMINISTRATIF, PERAN SERTA MASYARAKAT, PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN, PENERTIBAN, KERJASAMA, PENDANAAN, KETENTUAN PENYIDIKAN, KETENTUAN PIDANA, KETENTUAN PENUTUP.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2023. \n 29 HLM \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Karo.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini dibentuk untuk mewujudkan lingkungan dan tata kehidupan masyarakat yang tertib, tenteram, bersih, dan indah. Tujuannya adalah menciptakan tata kehidupan yang disiplin, aman, dan kondusif, serta meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menghadapi gangguan ketenteraman umum.

Ketentuan Substansial:

Peran Pemerintah Daerah meliputi penyusunan kebijakan, penyediaan sarana dan prasarana, serta tindakan pencegahan terhadap gangguan ketertiban umum. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman, serta kewajiban untuk menaati peraturan dan norma yang berlaku.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek ketertiban umum, termasuk:

Tertib tata ruang, yang mengharuskan setiap orang atau badan untuk menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
Tertib jalan, yang mengatur penggunaan jalan umum dan fasilitasnya.
Tertib angkutan jalan dan angkutan danau, yang mengatur perilaku pengendara dan pemilik kendaraan.
Tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum, yang melarang penyalahgunaan fungsi dan peruntukannya.
Tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir danau, yang melarang pembangunan ilegal dan pembuangan limbah.
Tertib lingkungan, yang melarang tindakan yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.
Tertib tempat usaha dan usaha tertentu, yang mewajibkan setiap usaha memiliki perizinan dan mengutamakan keselamatan.
Tertib bangunan, yang mewajibkan setiap orang mendirikan bangunan dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Tertib usaha pariwisata, yang mewajibkan pengelola usaha pariwisata memiliki izin usaha dan menjaga ketertiban.
Tertib sosial, yang melarang meminta sumbangan di fasilitas umum dan menjadi pekerja seks komersial.
Tertib kesehatan, yang mewajibkan setiap orang mendukung penciptaan lingkungan yang sehat.
Tertib tempat hiburan dan keramaian, yang mewajibkan setiap penyelenggara memiliki izin usaha.
Tertib peran serta masyarakat, yang melarang perusakan prasarana umum pada waktu unjuk rasa.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23 ayat (1), 24, 25, 26 ayat (1), 27 ayat (2) dan (3), 28, 29, 30, 31, 32 ayat (1), 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40 ayat (1), 41, 42 ayat (1) dan (2), 43 ayat (1), 44 ayat (1), 45, 46, 47, 48, 49 ayat (1) dan (2), 50, dan 51 dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, dan penyegelan.\n3. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi berupa perintah untuk mengembalikan pada keadaan semula.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF KARO
THE PROVINCE OF NORTH SUMATERA

REGIONAL REGULATION OF KARO REGENCY
NUMBER 02 OF 2023

THE ORGANIZATION OF PUBLIC ORDER AND COMMUNITY PEACE
AND COMMUNITY PROTECTION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KARO,

Considering:

that the Government is obliged to create an orderly environment and
community life that is orderly, peaceful, clean and
beautiful through policies for the implementation of public order and
community peace that is able to protect citizens
community, facilities, and infrastructure;
that the implementation of public order and peace
society in the Karo Regency Area needs to be implemented to
create an orderly, peaceful, clean and
beautiful and disciplined for the entire community as a reflection
the life of an intelligent and modern society;
that based on the provisions in Article 12 paragraph (1) letter e
Law Number 23 of 2014 on Regional Government
mandates the Regional Government to
organi

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a7bdcd21-26c7-4c5e-9ac6-b4a5666b6df4","actionData","errors"]