[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a7b1c4ae-5c02-496e-a3bf-de82c4f87f5b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2022","number","5","year","2022","published_date","2022-10-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kapuas","place_of_enactment","Kuala Kapuas","theme","Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2022/5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19\r\nayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011\r\ntentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3)\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 \r\ntentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan\r\nHukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum,\r\nperlu menetapkan Peraturan Daerah tentang\r\nBantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun \r\n1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah \r\nTingkat II di Kalimantan \r\nNomor 72,\r\nUndang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat \r\nUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan \r\nHukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 5246);\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-Undangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor\r\n82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang\u0002Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua \r\nAtas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-Undangan\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana\r\ntelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang\u0002Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan \r\nKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah \r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 6757);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat \r\ndan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran \r\nDana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5421);\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 \r\ntentang Pembentukan Produk Hukum Daerah\r\nPeraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan \r\nHukum \r\n \n BAB I \r\nKETENTUAN UMUM\r\nBAB II\r\nRUANG LINGKUP\r\nBAB III\r\nPENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM\r\nBAB IV\r\nHAK DAN KEWAJIBAN\r\nBAB V\r\nTATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM\r\nBAB VI\r\nPENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM\r\nBAB VII\r\nPELAPORAN\r\nBAB VIII\r\nLARANGAN\r\nBAB IX\r\nPENGAWASAN\r\nBAB X\r\nPANITIA PENGAWAS DAERAH\r\nBAB XI\r\nPENDANAAN\r\nBAB XII\r\nKETENTUAN PIDANA\r\nBAB XIII\r\nKETENTUAN PENUTUP\r\n\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2022. \n PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS\r\nNOMOR 5 TAHUN 2022 \n 33 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dibentuk dengan tujuan untuk menjamin dan memenuhi hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin, mewujudkan hak konstitusional warga negara, menjamin penyelenggaraan bantuan hukum secara merata, serta mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

\r\n\r\n

Peraturan ini mengatur penyelenggaraan bantuan hukum yang meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik litigasi maupun non-litigasi. Bantuan hukum tidak diberikan untuk kasus pelanggaran HAM berat, pelecehan seksual, terorisme, dan narkotika. Bupati bertanggung jawab menyusun kebijakan, standar bantuan hukum, rencana anggaran, mengelola anggaran, dan menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum kepada DPRD.

\r\n\r\n

Pemberi bantuan hukum berhak melakukan rekrutmen, memberikan pelayanan bantuan hukum, menyelenggarakan penyuluhan, menerima anggaran, mengeluarkan pendapat dalam pembelaan perkara, memperoleh informasi, dan mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Mereka berkewajiban melaporkan program bantuan hukum, penggunaan anggaran, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, menjaga kerahasiaan data, dan memberikan bantuan hukum sampai perkara selesai.

\r\n\r\n

Penerima bantuan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum hingga masalah selesai, sesuai standar bantuan hukum dan kode etik advokat, serta mendapatkan informasi terkait pelaksanaan bantuan hukum. Mereka wajib menyampaikan informasi yang benar dan membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar Pasal 40 (menerima pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum) dapat dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000.\r\n2. Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF KAPUAS
THE PROVINCE OF CENTRAL KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF KAPUAS REGENCY
NUMBER 5 OF 2022
ΤΕΝΤΑNG
LEGAL AID FOR POOR COMMUNITIES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KAPUAS,

Considering :	that to implement the provisions of Article 19 paragraph (2) of Law Number 16 of 2011 on Legal Aid and Article 19 paragraph (3) of Government Regulation Number 42 of 2013 on the Requirements and Procedures for Granting Legal Aid and Distribution of Legal Aid Funds, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Legal Aid for Poor Communities;
Bearing in Mind :	Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA; Law Number 27 of 1959 on Stipulation of Emergency Law Number 3 of 1953 on Extension of the Establishment of Level II Regions in Kalimantan (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1953 Number 9) as Law (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1959 Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a7b1c4ae-5c02-496e-a3bf-de82c4f87f5b","actionData","errors"]