[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a7ab13fc-a077-49e2-b466-ab15d8b5865b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":85,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 10 Tahun 2007 tentang TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 10 Tahun 2007","number","10","year","2007","published_date","2007-08-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat","place_of_enactment","Salak","theme","TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2007/ No. 10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2007. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Pakpak Bharat. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mendirikan BUM Desa.

Tujuan dari pembentukan BUM Desa adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa dengan mempertimbangkan kebutuhan, potensi, sumber daya, kondisi geografis, budaya, dan perkembangan desa. BUM Desa dibentuk dengan Peraturan Desa dan harus berbadan hukum, dapat berupa Perusahaan Desa yang bergerak di bidang usaha perekonomian desa atau usaha simpan pinjam desa.

Peraturan ini juga mengatur tentang kepengurusan BUM Desa yang terdiri dari Dewan Komisaris (unsur pengambil kebijakan) dan Dewan Direksi/Manajer (unsur operasional). Pemerintah Desa dan BPD tidak diperbolehkan menjadi unsur pelaksana. Kepala Desa menjadi Ketua Dewan Komisaris. Dewan Direksi/Manajer wajib menyampaikan laporan perkembangan usaha secara berkala kepada Pemerintah Desa dan BPD.

Permodalan BUM Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah, pinjaman, atau kerjasama bagi hasil. Sisa hasil usaha BUM Desa sebagian disisihkan untuk kas desa. Kerjasama dengan pihak ketiga harus mendapat izin dan persetujuan dari BPD. Penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah, dengan fasilitasi oleh Camat atau Pemerintah Kabupaten, dan jika tidak tercapai, dapat diajukan ke pengadilan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PAKPAK BHARAT REGENCY
NUMBER 10 OF 2007
CONCERNING
PROCEDURES FOR ESTABLISHING AND MANAGING VILLAGE-OWNED ENTERPRISES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PAKPAK BHARAT,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that based on Article 78 of Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages, the Village Government may establish Village-Owned Enterprises; \n that based on the considerations as referred to in letter “a”, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Procedures for Establishing and Managing Village-Owned Enterprises. \n \n
In view of :	\n \n Law Number 9 of 2003 concerning the Establishment of South Nias Regency, Pakpak Bharat Regency and Humbang Hasundutan Regency in the Province of North Sumatra (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2003 Number 29, Supplement to the State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a7ab13fc-a077-49e2-b466-ab15d8b5865b","actionData","errors"]