[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a79fe2b0-57cf-4d37-8981-18bbc089d08f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Palangkaraya Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 9 Tahun 2017","number","9","year","2017","published_date","2017-06-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kota Palangkaraya","place_of_enactment","Palangka Raya","theme","Penanggulangan Bencana","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penanggulangan bencana
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2017/9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanggulangan Bencana
ABSTRAK:	\n \n bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan\r\nRepublik Indonesia adalah melindungi segenap\r\nbangsa dan selur uh tumpah darah Indonesia,\r\noleh karena itu harus ada perlindungan terhadap\r\nkehidupan dan penghidupan kepada rakyat dari\r\nancaman bencana. Wilayah Kota Palangka Raya memiliki\r\nkonclisi geografis, geologis, demografis, dan\r\nklimatologis yang rawan terjadi bencana, baik \r\nyang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor\r\nnon alam yang dapat menyebabkan kerugian \r\nharta benda, dampak psikologis, korban jiwa dari \r\nkerusakan linkungan, yang dalam keadaan\r\ntertentu dapat menghambat pembangunan\r\ndaerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang\r\nUndang Nomor 24 Tahun 2007 tentang\r\nPenanggulangan Bencana, wewenang Pemerintah \r\nDaerah dalam penyelenggaraan penanggulangan \r\nbencana harus menetapkan kebijakan daerah di\r\nwilayahnya yang selaras dengan pembangunan\r\ndaerah \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 \n BAB I KETENTUAN UMUM;\r\nBAB II TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG;\r\nBAB III PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA;\r\nBAB IV PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA;\r\nBAB V KERJASAMA;\r\nBAB VI HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT;\r\nBAB VII PEMANTAUAN DAN PELAPORAN DAN EVALUASI;\r\nBAB VIII KETENTUAN PERALIHAN\r\nBAB IX KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017. \n 42 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana melalui penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibentuk karena wilayah Kota Palangka Raya memiliki kondisi geografis, geologis, demografis, dan klimatologis yang rawan bencana. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana dan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Ketentuan Substansial:

Tanggung Jawab dan Kewenangan Pemerintah Daerah: Walikota bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana di daerah dan dapat melimpahkan tugas ini kepada instansi yang menangani urusan kebencanaan. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan, menentukan status darurat bencana, mengerahkan sumber daya, menjalin kerjasama, mengatur penggunaan teknologi, dan menyusun perencanaan penanggulangan bencana.
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana: Penanggulangan bencana dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Tahap pra bencana meliputi perencanaan, pengurangan risiko, pencegahan, dan pemaduan dalam perencanaan pembangunan. Tahap tanggap darurat meliputi pengkajian cepat, penentuan status darurat, pencarian dan penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan perlindungan kelompok rentan. Tahap pasca bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana: Dana penanggulangan bencana berasal dari APBN, APBD, masyarakat, dan sumber lain yang sah. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBD dan menyediakan dana siap pakai. Pengelolaan bantuan bencana meliputi santunan duka cita, santunan kecacatan, pinjaman lunak untuk usaha produktif, dan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
Hak dan Kewajiban Masyarakat: Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan sosial, pendidikan, informasi, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait penanggulangan bencana. Masyarakat juga memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan hidup, memberikan informasi yang benar, dan melakukan kegiatan penanggulangan bencana.

","transitional_provisions","1. Semua program dan kegiatan berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya program dan kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PALANGKA RAYA
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PALANGKA RAYA CITY
NUMBER 9 OF 2017
CONCERNING
DISASTER MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PALANGKA RAYA,

Considering:

that one of the objectives of the Unitary State of the Republic of Indonesia is to protect the entire nation and all of Indonesian soil, therefore there must be protection for the life and livelihood of the people from the threat of disaster;
that the Palangka Raya City area has geographical, geological, demographic and climatological conditions that are prone to disasters, both caused by natural and non-natural factors that can cause property loss, psychological impacts, casualties and environmental damage, which under certain circumstances can hinder regional development;
that based on the provisions of Article 9 of Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management, the authority of the Regional Government in the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a79fe2b0-57cf-4d37-8981-18bbc089d08f","actionData","errors"]