[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a788ba03-6326-4337-bc6b-78afb07a33a2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Poso Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso Nomor 3 Tahun 2009","number","3","year","2009","published_date","2009-08-14","effective_date","2009-08-19","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Poso","place_of_enactment","Poso","theme","Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KORPS PEGAWAI-SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2009/No.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia
ABSTRAK:	\n \n Bahwa organisasi korps pegawai republik indonesia perlu diberdayakan kearah yang lebih demokratis, mandiri, aktif profesional, netral, produktif dan bertanggungjawab dengan lebih mengutamakan perlindungan dan kesejahteraan anggota;\r\nbahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Presiden No. 16 Tahun 2005 maka perlu membentuk Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten;\r\nBahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk Perda tentang Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia. \n UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 42 Tahun 2004; Keppres No. 82 Tahun 1971; Keppres No. 16 Tahun 2005; Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 19 Tahun 2008; Perda Kabupaten Poso No. 1 Tahun 2008. \n Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. diatur tentang pembentukan; organisasi; kelompok jabatan fungsional; tata kerja; kepegawaian; ketentuan lain-lain \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2009. \n 6 Halaman, Penjelasan : - hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 3 Tahun 2009 membentuk Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten (DPK) KORPRI sebagai unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretariat ini bertanggung jawab secara teknis administratif kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis operasional kepada Ketua DPK KORPRI. Tugas pokok Sekretariat DPK KORPRI adalah melaksanakan koordinasi dan pembinaan serta memberikan dukungan administratif kepada Dewan Pengurus Kabupaten. Fungsi Sekretariat meliputi koordinasi kegiatan administrasi, pengelolaan administrasi, pembinaan di setiap unit dan tingkatan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua DPK KORPRI.

Susunan organisasi Sekretariat DPK KORPRI terdiri dari Sekretaris, Seksi Perencanaan dan Keuangan, Seksi Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum, Seksi Dokumentasi dan Publikasi, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretaris DPK KORPRI merupakan Jabatan Struktural Esselon III/b, sedangkan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Esselon IV/b. Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi organisasi Sekretariat DPK KORPRI sesuai dengan bidang keahliannya. Pejabat struktural pada Sekretariat DPK KORPRI diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap Kepala Satuan Organisasi Sekretariat DPK KORPRI wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal. Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas pokok dan fungsi serta eselonisasi Sekretariat DPK KORPRI diatur dengan Peraturan Bupati.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

POSO REGENCY GOVERNMENT

POSO REGENCY REGULATION

NUMBER 3 OF 2009

ABOUT

SECRETARIAT OF THE REGENCY MANAGEMENT BOARD
INDONESIAN CIVIL SERVANTS CORPS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF POSO,

\n\n \n \n

Considering:

that the Indonesian Civil Servants Corps Organization needs to be empowered towards a more democratic, independent, active, professional, neutral, productive and responsible direction by prioritizing the protection and welfare of members;
that to implement the provisions of Presidential Decree Number 16 of 2005 concerning the Ratification of Amendments to the KORPRI Articles of Association, it is necessary to form a Secretariat of the Regency Management Board;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning the Secretariat of the Regency Management Board of the Indonesian Civil Servants

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a788ba03-6326-4337-bc6b-78afb07a33a2","actionData","errors"]