[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a7860dbf-3fe1-466f-a682-6840cb51efd6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan No. 10 Tahun 2016","number","10","year","2016","published_date","2016-12-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pekalongan","place_of_enactment","Pekalongan","theme","Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi - retribusi pengendalian menara telekomunikasi
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2016/No.10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:	\n \n bahwa ketentuan mengenai Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Pekalongan telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUXII/\r\n2014 tanggal 26 Mei 2015, yang memutuskan bahwa penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun\r\n1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Serta Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang terkait dengan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan teknologi\r\nlayanan telekomunikasi serta tidak sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan, sehingga serta dalam rangka pemenuhan infrastruktur telekomunikasi yang sesuai dengan standar dan estetika kota, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2011; \n 1. maksud dan tujuan penyelenggaraan retribusi pengendalian menara telekomunikasi\r\n2. retribusi pengendalian menara telekomunikasi\r\n3. pemungutan retribusi\r\n4. pengembalian kelebihan pembayaran \r\n5. kedaluwarsa penagihan\r\n6. insentif pemungutan\r\n7. sanksi adminitratif \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Pasal 20 sampai dengan\r\nPasal 45 dan Pasal 47 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16\r\nTahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian\r\nMenara Telekomunikasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n 22 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Pasal 20 sampai dengan Pasal 45 dan Pasal 47 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan maksud memberikan kepastian hukum terkait penyelenggaraan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Tujuannya adalah untuk pengendalian operasional dan usaha menara telekomunikasi agar terselenggara dengan tertib, aman, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk memastikan perlindungan kepentingan umum dan meningkatkan kualitas pelayanan di bidang telekomunikasi.

\n\n

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut atas pemanfaatan ruang, pelayanan monitoring, pengawasan, dan pengendalian menara telekomunikasi. Objek retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum, kecuali menara milik instansi pemerintah atau pemerintah daerah. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang dan memperoleh pelayanan, pengawasan, dan pengendalian menara telekomunikasi. Retribusi ini termasuk golongan retribusi jasa umum.

\n\n

Prinsip penetapan retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa pelayanan monitoring, pengawasan, dan pengendalian menara telekomunikasi dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang. Besaran retribusi dihitung berdasarkan tingkat penggunaan jasa dikalikan tarif retribusi, dengan mempertimbangkan zonasi, tinggi menara, penggunaan menara, dan bentuk menara. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dilakukan dengan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah). Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah tempat menara telekomunikasi berlokasi, dengan masa retribusi selama 1 tahun dan saat terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD.

\n\n

Pembayaran retribusi dilakukan melalui setoran ke rekening Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD. Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi. Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk, yang harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan. Walikota harus memberikan keputusan atas keberatan tersebut dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima.

\n\n

Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi kepada Walikota, yang harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan. Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang.\n2. Selain sanksi bunga, Wajib Retribusi juga dapat dikenakan sanksi administratif lain seperti teguran lisan/tertulis, penghentian sementara/tetap kegiatan, pencabutan sementara/tetap izin, denda administratif, dan/atau sanksi administratif lain sesuai ketentuan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PEKALONGAN
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PEKALONGAN CITY
NUMBER 10 OF 2016
CONCERNING
TELECOMMUNICATION TOWER CONTROL FEE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PEKALONGAN,

\n\n \n \n

Considering:

that the provisions regarding the Implementation and Control Fee of Telecommunication Towers in the City of Pekalongan have been regulated in Regional Regulation Number 16 of 2011 concerning the Implementation and Control Fee of Telecommunication Towers;
that based on the decision of the Constitutional Court Number 46/PUU-XII/2014 dated May 26, 2015, which decided that the explanation of Article 124 of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and does not have binding legal force;
that the Regional Regulation as referred to in letter a, which is related to the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a7860dbf-3fe1-466f-a682-6840cb51efd6","actionData","errors"]