[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a778ed66-0410-4d96-bff9-e04a86faf0e8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2010 tentang PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya No. 6 Tahun 2010","number","6","year","2010","published_date","2010-12-29","effective_date","2010-12-30","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya","place_of_enactment","Singaparna","theme","PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN - TEMPAT - PELELANGAN - IKAN
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD,2010/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN
ABSTRAK:	\n \n Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, penyelenggaraan pelelangan ikan merupakan kewenangan Daerah Kabupaten/Kota maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan. \n UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kab, Tasikmalaya No. 11 Tahun 2005; Perda Kab. Tasikmalaya No. 8 Tahun 2008; Perda Kab. Tasikmalaya No. 15 Tahun 2008 \n Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan, yang meliputi: Ketentuan Umum; Pendirian Tempat Pelelangan Ikan; Tujuan Pendirian Tempat Pelelangan Ikan; Penyelenggara Tempat Pelelangan Ikan; Izin Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan; Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan; Retribusi; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2010. \n 14 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Tasikmalaya. Latar belakangnya adalah kewenangan daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pelelangan ikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Tujuan dari pendirian TPI adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan, memberikan kepastian pasar dan harga ikan yang layak, memberdayakan koperasi nelayan, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan nelayan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Pendirian TPI dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau pihak swasta, dengan pihak swasta memerlukan izin dari Bupati.
Penyelenggara pelelangan ikan adalah Koperasi Mina yang ditunjuk oleh Bupati (untuk TPI milik pemerintah daerah) atau oleh pemilik/pengelola TPI (untuk TPI milik swasta). Jika tidak ada Koperasi Mina yang memenuhi syarat, Dinas dapat menjadi penyelenggara.
Koperasi Mina harus memiliki Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan yang berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang. Izin dapat dicabut jika pemegang izin melanggar ketentuan atau tidak mampu menyelenggarakan pelelangan.
Penyelenggaraan pelelangan ikan dipimpin oleh seorang Manajer yang bertanggung jawab secara operasional.
Dinas melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pelelangan ikan, sementara DPC HNSI melakukan pembinaan terhadap nelayan.
Dinas melalui UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan berwenang melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pelelangan ikan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (3) serta Pasal 5 ayat (3) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF TASIKMALAYA REGENCY

REGIONAL REGULATION OF TASIKMALAYA REGENCY

NUMBER: 6 YEAR 2010

CONCERNING

ORGANIZATION OF FISH AUCTION VENUES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TASIKMALAYA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that based on Government Regulation Number 38 of 2007 concerning the Division of Governmental Affairs between the Central Government, Provincial Regional Governments and Regency/City Regional Governments, the organization of fish auctions is the authority of the Regency/City Region;
that based on the considerations as referred to in letter a above, it is necessary to form a Regional Regulation of Tasikmalaya Regency concerning the Organization of Fish Auction Venues.

In View of:

Law Number 14 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of West Java (State Gazette of 1950), as amended by

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a778ed66-0410-4d96-bff9-e04a86faf0e8","actionData","errors"]