[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a777c898-3021-44cb-8160-de831dc1cc2f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2015","number","8","year","2015","published_date","2015-08-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Berau","place_of_enactment","Tanjung Redep","theme","Bangunan Gedung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

GEDUNG - BANGUNAN
2015
Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, LD 2015/8, TLD No. 2
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Bangunan Gedung
ABSTRAK:	\n \n Penyelenggaraan bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung agar menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya. Penyelenggaraan bangunan gedung harus berlandaskan pada Rencana Tata Ruang Wilayah. Penyelenggaraan bangunan gedung harus dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi lingkungannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Perda tentang Bangunan Gedung. \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 4 Tahun 1997; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 15 Tahun 2010; Perda Kab. Berau No. 9 Tahun 2008; Perda Kab. Berau No. 6 Tahun 2011 \n 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup; 3. Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung; 4. Persyaratan Bangunan Gedung; 5. Penyelenggaraan Bangunan Gedung; 6. Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG); 7. Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung; 8. Pembinaan; 9. Sanksi; 10. Ketentuan Peralihan; 11. Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015. \n Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 22 Tahun 2003 tentang Izin Mendirikan Bangunan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. \n 104 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 22 Tahun 2003 tentang Izin Mendirikan Bangunan.\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai acuan untuk mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan bangunan gedung, mulai dari perizinan, perencanaan, pelaksanaan konstruksi, hingga pemanfaatan dan penjaminan kelaikan bangunan gedung, agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, serasi dengan lingkungan, serta menjamin keandalan teknis dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Peraturan ini mencakup berbagai aspek, termasuk fungsi dan klasifikasi bangunan gedung berdasarkan kompleksitas, permanensi, risiko kebakaran, zonasi gempa, kepadatan, ketinggian, dan kepemilikan. Persyaratan administratif meliputi status hak atas tanah, kepemilikan bangunan, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Persyaratan teknis mencakup tata bangunan dan lingkungan (peruntukan lokasi, intensitas, arsitektur, pengendalian dampak lingkungan) serta keandalan bangunan (keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan). Peraturan ini juga mengatur penyelenggaraan bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, serta bangunan di lokasi berpotensi bencana alam, dengan menekankan pada kearifan lokal dan partisipasi masyarakat.","transitional_provisions","1. Permohonan IMB yang telah masuk/terdaftar sebelum berlakunya peraturan daerah ini, tetap diproses sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku sebelumnya.\n2. Pemilik bangunan gedung yang mengubah fungsi bangunan gedung yang telah memiliki IMB wajib mengajukan permohonan IMB baru.\n3. Permohonan yang diajukan dan belum mendapat keputusan Bupati akan diselesaikan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.\n4. Bangunan yang telah didirikan dan digunakan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dan telah memiliki IMB dengan dilengkapi SLF dinyatakan tetap berlaku, kecuali diadakan perubahan bentuk bangunan wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan ini.\n5. Bangunan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, yang belum memiliki IMB dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini diwajibkan memiliki IMB dan mengajukan permohonan SLF yang diatur lebih lanjut.\n6. Bangunan gedung yang sudah memiliki IMB namun tidak sesuai dan/atau tidak memenuhi persyaratan tata bangunan dan keandalan bangunan gedung sebagaimana ditentukan dalam peraturan ini, maka bangunan gedung tersebut perlu dilakukan perbaikan (retrofitting) secara bertahap, yang diatur lebih lanjut.\n7. Dalam hal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melanggar ketentuan perundang-undangan lainnya, diatur lebih lanjut.\n8. Dalam hal bangunan gedung yang sudah memiliki IMB namun tidak memiliki SLF, secara bertahap perlu mengajukan permohonan SLF yang diatur lebih lanjut.","sanctions","1. Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam IMB dan/atau SLF dapat dikenai sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.\n2. Sanksi administrasi dapat berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian pekerjaan, pembekuan/pencabutan IMB/SLF, atau perintah pembongkaran.\n3. Pelanggaran dapat dikenai denda hingga 10% dari nilai bangunan.\n4. Pelanggaran dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,-","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BERAU
EAST KALIMANTAN PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF BERAU REGENCY
NUMBER 8 YEAR 2015
CONCERNING
BUILDINGS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BERAU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the implementation of buildings must be carried out in an orderly manner, in accordance with their function, and meet the administrative and technical requirements of buildings in order to ensure the safety of occupants and their environment;
that the implementation of buildings must be based on the Regional Spatial Plan;
that the implementation of buildings must be able to provide security and comfort for the environment;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Buildings.

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a777c898-3021-44cb-8160-de831dc1cc2f","actionData","errors"]