[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a7723006-7d57-4dbf-8694-8da96ff7d307","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Bangunan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang No. 13 Tahun 2004","number","13","year","2004","published_date","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Palembang","place_of_enactment","Palembang","theme","Pembinaan dan Retribusi Perizinan Bangunan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI-PERIZINAN BANGUNAN
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2004/NO.13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembinaan dan Retribusi Perizinan Bangunan
ABSTRAK:	\n \n Laju perkembangan pembangunan yang semakin pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka\r\npengaturan, penataan dan pengendalian pendirian bangunan, perlu dilakukan secara lebih menyeluruh dan dinamis. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 11 Tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Membongkar Bangunan sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat, sehingga perlu pembaharuan dan penyempurnaan dengan menetapkan Perda baru. \n UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1960; UU No.13 Tahun 1980; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 4 Tahun 1992; UU No. 5 Tahun 1992; UU No. 15 Tahun 1992; UU No. 24 Tahun 1992; UU No. 24 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 18 Tahun 1998 sebagaimana diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; PP No. 26 Tahun 1985; PP No. 50 Tahun 1986; PP No. 14 Tahun 1987; PP No. 23 Tahun 1988; PP No. 51 Tahun 1993; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Keppres No. 32 Tahun 1990; Keppres No. 33 Tahun 1991; Keppres No. 44 Tahun 1999; Perda No. 8 Tahun 2000; Perda No. 22 Tahun 2000; Perda No. 2 Tahun 2001. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Bangunan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan. Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disingkat IMB adalah izin untuk mendirikan bangunan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, meliputi bangunan gedung, non gedung, menara dan rangka reklame. Diatur tentang Izin Mendirikan Bangunan (Perizinan, Pembekuan dan pencabutan serta pembatalan izin, tertib bangunan, pengendalian pembangunan dan bangunan, pemeliharaan bangunan dan pekarangan), ketentuan teknis mendirikan bangunan (ketentuan arsitektur lingkungan, persyaratan arsitektur bangunan, persyaratan arsitektur, ketentuan struktur bangunan, keamanan bangunan terhadap bahaya kebakaran, instalasi dan perlengkapan bangunan, pelaksanaan membangun), Izin Penggunaan Bangunan, nama, objek, dan subyek retribusi, ketentuan retribusi, golongan retribusi, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, masa retribusi dan saat retribusi terutang, surat pendaftaran, penetapan retribusi, tata cara pemungutan, pembayaran, penagihan, pengurangan, keringanan dan pembebasan, penyetoran retribusi, sanksi administrasi, keberatan atas penetapan retribusi, pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, kadaluarsa penagihan, ketentuan pidana, penyidikan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Mencabut Perda No. 11 Tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Membongkar Bangunan, Oerda No. 20 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Perda No. 14 Tahun 2001 tentang Izin Penggunaan Bangunan, Perda No. 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Penggunaan Bangunan, Perda No. 14 Tahun 2002 tentang Pengaturan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada Zone Tertentu berikut peraturan pelaksanaannya. \n 70 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 11 Tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Membongkar Bangunan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang.\n2. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 20 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.\n3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Izin Penggunaan Bangunan.\n4. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Penggunaan Bangunan.\n5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengaturan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada Zone Tertentu.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Palembang ini mengatur tentang pembinaan dan retribusi perizinan bangunan. Latar belakangnya adalah perkembangan pembangunan pesat yang memerlukan pengaturan dan pengendalian pendirian bangunan secara menyeluruh dan dinamis. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memperbarui dan menyempurnakan ketentuan mengenai pendirian dan pembongkaran bangunan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Perizinan Mendirikan Bangunan (IMB):\n
- Prosedur pengajuan permohonan IMB, persyaratan yang harus dipenuhi, dan jangka waktu penyelesaian permohonan.
- Kewenangan Kepala Daerah untuk menangguhkan atau menolak permohonan IMB dengan alasan yang jelas.
- Ketentuan mengenai pembekuan, pencabutan, dan pembatalan IMB, termasuk kondisi yang menyebabkan tindakan tersebut dan hak pemilik IMB untuk memberikan penjelasan.
- Kewajiban pemilik bangunan untuk memulai pekerjaan setelah IMB ditetapkan dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam IMB.
\n
Tertib Bangunan:\n
- Larangan melanggar ketinggian bangunan, peruntukan, Garis Sempadan Jalan (GSJ), dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) yang telah ditetapkan dalam rencana kota.
- Kewajiban melengkapi bangunan tertentu dengan peralatan pengaman terhadap lalu lintas udara atau sungai.
- Pengecualian IMB untuk pekerjaan pemeliharaan biasa, mendirikan kandang binatang kecil, dan perbaikan tertentu.
- Kewajiban menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban selama pelaksanaan pembangunan.
\n
Pengendalian Pembangunan dan Bangunan:\n
- Persyaratan perencanaan dan perancangan bangunan yang mempertimbangkan keamanan, keselamatan, keserasian, dan lingkungan.
- Kewajiban menunjuk ahli yang memiliki izin kerja untuk perencanaan dan perancangan bangunan.
- Ketentuan mengenai gambar perencanaan dan perancangan bangunan yang harus sesuai dengan standar yang ditetapkan.
\n
Pemeliharaan Bangunan dan Pekarangan:\n
- Kewajiban menjaga bangunan dan pekarangan dalam keadaan terpelihara.
- Kewenangan Kepala Daerah untuk memerintahkan pekerjaan yang dianggap perlu untuk pemeliharaan.
- Kewenangan Kepala Daerah untuk menetapkan bangunan yang tidak layak huni dan memerintahkan pengosongan dan pembongkaran.
- Penetapan daerah cagar budaya yang perlu dilindungi dan dijaga kelestariannya.
\n
Retribusi Perizinan Bangunan:\n
- Pengaturan mengenai retribusi atas pemberian IMB, Izin Penggunaan Bangunan (IPB), Izin Mendirikan Media Reklame (IMMR), dan plat.
- Objek dan subjek retribusi, serta tata cara perhitungan dan pembayaran retribusi.
\n

\n\n

Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang tertib, aman, dan sesuai dengan rencana tata ruang kota, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan aparat terkait.

","transitional_provisions","Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, penyelenggaraan IMB, KPB, IMMR dan Plat harus mengadakan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.\n2. Orang atau badan yang memiliki IMB, KPB, IMMR dan Plat yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini, akan dikenakan sanksi berupa pencabutan IMB, KPB, IMMR dan Plat serta membongkar bangunannya.\n3. Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).\n4. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[93,99],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Kota Palembang No. 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/12642/perda-kota-palembang-no-8-tahun-2010","867c8d4f-e3ce-4db8-86ce-f577a8df5fa9",{"_94":100,"_96":101,"_36":102},"PERDA Kota Palembang No. 5 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/31999/perda-kota-palembang-no-5-tahun-2010","50784083-2351-4eb4-a3f3-0b159a85525a","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PALEMBANG CITY
NUMBER 13 OF 2004
CONCERNING
DEVELOPMENT AND RETRIBUTION OF BUILDING PERMITS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PALEMBANG

\n\n \n \n

Considering:

that with the rapid pace of development in line with advances in science and technology, the regulation, arrangement and control of building construction needs to be carried out more thoroughly and dynamically;
that the provisions governing the establishment and demolition of buildings in the City of Palembang as contained in the Regional Regulation of the Palembang Level II Municipality Number 11 of 1996 concerning Building Permits and Building Demolition Permits, the material is no longer in accordance with current developments, and therefore needs to be renewed and improved;
that to fulfill this intention, it is necessary to regulate and stipulate it by a Regional Regulation of the City of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a7723006-7d57-4dbf-8694-8da96ff7d307","actionData","errors"]