[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a761caa2-ec69-4a5e-a655-df78cfde1410","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2025","number","1","year","2025","published_date","2025-02-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"e9d83b7e-f210-451c-90dd-5e3efd1b1cc0","Dokumentasi & Informasi Hukum","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pacitan","place_of_enactment","Pacitan","theme","Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bantuan-hukum
2025
Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 Nomor 1
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin
ABSTRAK:	\n \n berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Penyelenggaraan Bantuan Hukum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 12 Tahun 1950, UU No 12 Tahun 2011, UU No 16 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, PP No 42 Tahun 2013, Permenkumham No 10 Tahun 2015, Perda Provinsi Jawa Timur No 9 Tahun 2012 \n penyelenggaraan bantuan hukum yang sumber pendanaannya berasal dari APBD\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2025. \n 13 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 50).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Pacitan. Tujuan dari penyelenggaraan bantuan hukum ini adalah untuk menjamin dan memenuhi hak masyarakat miskin untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum, mewujudkan peradilan yang efektif dan efisien, serta memenuhi perlindungan terhadap hak asasi manusia.\n\nPemerintah Daerah menyelenggarakan bantuan hukum dalam bentuk fasilitasi anggaran kepada Pemberi Bantuan Hukum yang melaksanakan bantuan hukum terhadap permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum. Bantuan hukum meliputi perkara hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non-litigasi. Bupati berwenang dalam penyelenggaraan bantuan hukum, termasuk menyusun kebijakan dan melakukan pembinaan serta pengawasan. Bupati dapat melimpahkan kewenangan ini kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan hukum.\n\nPemberi Bantuan Hukum harus memenuhi syarat berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor tetap, pengurus, dan program bantuan hukum. Mereka berhak mendapatkan bantuan pendanaan, mengeluarkan pendapat, mencari informasi, dan mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan program dan penggunaan anggaran, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, menjaga kerahasiaan informasi, memberikan bantuan hukum sampai selesai, memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum, dan bersikap independen.\n\nPenerima Bantuan Hukum berhak mendapatkan bantuan hukum hingga selesai, sesuai standar dan kode etik advokat, secara cuma-cuma, mendapatkan informasi terkait pelaksanaan bantuan hukum, layanan yang sesuai prinsip pelayanan publik, dan mencabut surat kuasa. Penerima Bantuan Hukum wajib mengajukan permohonan, menandatangani surat kuasa, menyampaikan informasi yang benar, dan membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.\n\nPendanaan bantuan hukum dibebankan kepada APBD. Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan bantuan hukum melalui laporan, penyebarluasan informasi, dan penyampaian pendapat. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bantuan hukum.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau pengembalian semua dana bantuan hukum yang telah diterima yang bersumber dari APBD ke Kas Daerah.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PACITAN
THE PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF PACITAN REGENCY
NUMBER 1 OF 2025
on
THE IMPLEMENTATION OF LEGAL AID FOR POOR COMMUNITIES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PACITAN,

\n\n \n \n \n \n

Considering / Whereas :

that everyone is entitled to recognition,\nguarantees, protection and legal certainty as well as\nequal treatment before the law;
that poor communities are a vulnerable group\nsocially, including when facing legal problems\nso that they need to get legal assistance;
that based on the provisions of Article 19 paragraph (2) of the Law\nLaw Number 16 of 2011 on Legal Aid,\nThe Implementation of Legal Aid is further regulated\nmore with Regional Regulations;
that based on the considerations as intended\nin letters a, b and c, it is necessary to stipulate\nRegional Regulations on the Implementation of Legal Aid\nfor Poor Communities;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a761caa2-ec69-4a5e-a655-df78cfde1410","actionData","errors"]