[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a75e3cd4-7f1e-4b25-9806-83846388b853","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2020 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2020","number","5","year","2020","published_date","2020-09-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Lhokseumawe","place_of_enactment","Lhokseumawe","theme","Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2020/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka pelaksanaan Memorandum of Understanding (MOU) Helsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Para Pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintah Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang Demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia\r\n\r\nBahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf g dan Pasal 117 undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kota Lhokseumawe berwenang untuk memungut Retibusi Pengujian kendaraan bermotor. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 2 Tahun 2001; 33 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 22 Tahun 2009; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2002; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 32 Tahun 2011; PP Nomor 51 Tahun 2012; PP Nomor 55 Tahun 2012; PP Nomor 80 Tahun 2012; PP Nomor 79 Tahun 2013; PP Nomor 74 Tahun 2014; Permenhub Nomor 26 Tahun 2015; Permenhub Nomor 133 Tahun 2015; QanunnAceh Nomor 5 Tahun 2011 \n Dalam Qanun ini mengatur 36 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Pengujian Kendaraan Bermotor; BAB III Nama, Objek, dan Subjek Retribusi; BAB IV Golongan Retribusi; BAB V Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; BAB VI Prinsip dan Sasaran Penetapan; BAB VII Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; BAB VIII Wilayah Pemungutan; BAB IX Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang; BAB X Penentuan Pembayaran, tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan pembayaran; BAB XI Sanksi Administratif; BAB XII Tata Cara Penagihan; BAB XIII Keberatan; BAB IV Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retibusi; BAB XV Pengembalian Kelebihan Pembayaran; BAB XVI Kedaluarsa Penagihan; BAB VII Penyidikan; BAB XVIII Insentif Pemungutan; BAB XIX Ketentuan Pidana; BAB XX Ketentuan Lainnya; BAB XXI Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2020. \n 23 \n \n

","regulatory_relationship","Qanun ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2020 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor menetapkan dasar hukum untuk pemungutan retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kota Lhokseumawe. Latar belakang pembentukan Qanun ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf g dan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta untuk memperkuat landasan hukum yang sebelumnya hanya berdasarkan Keputusan Walikota.

Ketentuan Substansial:

Qanun ini mengatur bahwa mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, serta kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji berkala. Pengujian berkala meliputi pendaftaran kendaraan wajib uji, uji berkala pertama, dan uji berkala perpanjangan masa berlaku. Pendaftaran dilakukan paling lama 14 hari sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau SRUT. Uji berkala pertama dilakukan paling lama 1 tahun sejak diterbitkannya surat tanda nomor kendaraan bermotor atau SRUT, dan perpanjangan dilakukan setiap 6 bulan.

Objek retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang meliputi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, dan kereta tempelan. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Retribusi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji, dan dapat ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Qanun ini juga mengatur wilayah pemungutan, masa retribusi, saat retribusi terutang, penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran. Wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa denda 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF LHOKSEUMAWE
ACEH PROVINCE

LHOKSEUMAWE CITY REGULATION
NUMBER 5 OF 2020
ABOUT
MOTOR VEHICLE TESTING RETRIBUTION

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
IN THE NAME OF ALLAH, THE MOST GRACIOUS, THE MOST MERCIFUL
BY THE GRACE OF ALMIGHTY ALLAH

MAYOR OF LHOKSEUMAWE,

Considering:

that in the context of implementing the Memorandum of Understanding (MoU) Helnsinki August 15, 2005, the Government of the Republic of Indonesia (RI) and the Free Aceh Movement (GAM) affirmed their commitment to resolving the Aceh conflict peacefully, comprehensively, sustainably and with dignity for all. The parties are determined to create conditions so that the Government of the People of Aceh can be realized through a democratic and fair process within the Unitary State of the Republic of Indonesia;
that to implement the provisions of Article 110 paragraph (1) letter g and Article 117 of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a75e3cd4-7f1e-4b25-9806-83846388b853","actionData","errors"]