[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a753b742-21b8-430f-b95e-4c1f17acf039","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Cilacap","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2013","number","6","year","2013","published_date","2013-07-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Cilacap","place_of_enactment","Cilacap","theme","Penyelenggaraan dan Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Cilacap","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KONSTRUKSI
2013
Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD.2013/NO.6
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan dan Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:	\n \n bahwa jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan daerah pada khususnya sehingga penyelenggaraannya perlu diatur guna mewujudkan tertib pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas dan peningkatan peran masyarakat; bahwa pertumbuhan dan perkembangan kegiatan jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat sehingga diperlukan pembinaan dan pengaturan; bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha jasa konstruksi; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2006 tentang Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Cilacap. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2011 \n Peraturan daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Asas, Tujuan, dan Sasaran; Ruang Lingkup; Kewajiban, Hak, dan Wewenang; Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi; Perizinan Usaha Jasa Konstruksi; Pemberdayaan dan Pengawasan; Peran Masyarakat; Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; Kegagalan Bangunan; Larangan Persekongkolan; Pelaporan; Penyelesaian Sengketa; Sanksi Administratif; Ketentuan Pidana; Pembiayaan; Peran serta Masyarakat; Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2013. \n Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2006 dicabut \n 41 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2006 tentang Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan dan pembinaan usaha jasa konstruksi di Kabupaten Cilacap. Latar belakangnya adalah peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan daerah dan perlunya pengaturan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang berkualitas. Tujuannya adalah melindungi kepentingan masyarakat, mewujudkan iklim usaha yang baik, memberikan arah pertumbuhan jasa konstruksi, mewujudkan peran serta masyarakat, memberikan pedoman pembinaan, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan mendukung pelayanan dasar. Ketentuan substansial mencakup kewajiban dan hak pengguna jasa dan penyedia jasa, pembinaan jasa konstruksi melalui pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan, serta perizinan usaha jasa konstruksi (IUJK). Pengguna jasa wajib memenuhi peraturan perundang-undangan, menunjuk penyedia jasa, memberikan informasi proyek, menyediakan lahan dan dana, mengawasi pekerjaan, melaporkan kegagalan bangunan, bertanggung jawab atas kegagalan bangunan, mengesahkan perubahan pekerjaan, dan menerima pekerjaan yang selesai. Penyedia jasa wajib memenuhi persyaratan teknis, memiliki IUJK, memberikan informasi yang benar, memiliki sertifikat usaha dan profesi, membuka kantor perwakilan (bagi penyedia jasa dari luar wilayah), mengutamakan tenaga kerja lokal, memberikan penggantian kerugian, memenuhi ketentuan perjanjian, dan memenuhi ketentuan administrasi. Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan informasi kebijakan jasa konstruksi dan mengikutsertakan penyedia jasa daerah dalam pemilihan penyedia jasa. Pemerintah Daerah berwenang menetapkan lembaga penilai asosiasi, melakukan pembinaan, dan melaksanakan kewenangan lain sesuai peraturan perundang-undangan.","transitional_provisions","1. IUJK yang diberikan sebelum berlakunya peraturan ini tetap berlaku sampai tanggal berakhirnya izin.\n2. Dalam hal sertifikat keahlian dan/atau sertifikat keterampilan dan/atau surat keterangan pemberdayaan penanggung jawab teknik belum memadai di wilayah Kabupaten Cilacap maka dapat dipergunakan:\na. sertifikat pendidikan dan pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi diklat dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun; atau\nb. surat keterangan sementara yang dikeluarkan oleh kepala dinas yang membidangi jasa konstruksi yang menyatakan yang bersangkutan kompeten sebagai penanggung jawab teknik dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.","sanctions","1. Pengguna jasa yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi: peringatan tertulis, penghentian sementara pekerjaan, larangan penggunaan hasil pekerjaan, pembekuan izin, pencabutan izin.\n2. Penyedia jasa yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi: peringatan tertulis, penghentian sementara pekerjaan, pembatasan izin usaha/profesi, pembekuan IUJK, pencabutan IUJK.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF CILACAP
REGIONAL REGULATION OF CILACAP REGENCY
NUMBER 6 OF 2013
on
ORGANIZATION AND DEVELOPMENT OF CONSTRUCTION SERVICES BUSINESS
IN CILACAP REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF CILACAP,

Considering / Whereas:

that construction services have a strategic role in national development in general and regional development in particular, so that the implementation needs to be regulated in order to realize orderly binding and implementation of construction work, quality construction work results and increased community participation;
that the growth and development of construction services activities is a business field that is in great demand by members of the community so that development and regulation are needed;
that based on Government Regulation Number 28 of 2000 on Business and Role of the Construction Services Community, Government Regulation Number 29 of 2000 on the Implementation of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a753b742-21b8-430f-b95e-4c1f17acf039","actionData","errors"]