[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a75049df-9e1f-4858-acbe-90ac2ea91ffb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2018 tentang ELIMINASI MALARIA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2018","number","1","year","2018","published_date","2018-06-03","effective_date","2018-05-03","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Ambon","place_of_enactment","Ambon","theme","ELIMINASI MALARIA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ELIMINASI MALARIA
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2018/1,TLD NO.348, LL SEKDA KOTA AMBON : 26 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG ELIMINASI MALARIA
ABSTRAK:	\n \n Bahwa salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan nasional adalah tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui upaya pencegahan, dan pengendalian penyakit. Malaria merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat khususnya di Kota Ambon, karena menyebabkan tingginya angka kesakitan dan kematian serta menurunkan produktifitas sumber daya manusia dalam pembangunan. Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian kepada semua pihak dalam rangka mengurangi perkembangan, penyebaran dan penularan penyakit malaria di Kota Ambon, maka diperlukan pengaturan tentang Eliminasi Malaria. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Thaun 2015; PP No. 15 Tahun 1955; PP No. 13 Tahun 1979; PP No. 40 Tahun 1991; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERDAKOTAMBON No. 4 Tahun 2016. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Asas dan Prinsip yang menjadi Landasan dalam Pengaturan tentang Eliminasi Malaria, Kebijakan Strategi, Pentahapan dan Kegiatan Eliminasi Malaria, Pengorganisasian, Kelembagaan, Pelayanan Kesehatan Dalam Eliminasi Malaria, Monitoring Evaluasi, Pelaporan dan Penilaian, Pembiayaan, dan Sanksi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2018. \n Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini harus ditetapkan peling lama satu (1) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan. \n 26 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Eliminasi Malaria bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam eliminasi malaria di Kota Ambon, dengan target mewujudkan masyarakat yang sehat dan terbebas dari penularan malaria secara bertahap hingga tahun 2030. Kebijakan pengendalian malaria merupakan upaya menggerakkan, menyelaraskan, dan mengkoordinasikan berbagai lintas program menuju eliminasi malaria.

Strategi kegiatan pengendalian malaria meliputi:

Penemuan penderita malaria sedini mungkin berdasarkan konfirmasi laboratorium.
Pengobatan penderita malaria sesuai pedoman penatalaksanaan kasus.
Peningkatan akses pelayanan yang berkualitas dan terjangkau.
Pengendalian vektor secara rasional dan efektif.
Peningkatan sistem pengamatan dan evaluasi yang terpadu.
Peningkatan partisipasi masyarakat dan pembangunan berwawasan lingkungan.
Penggalangan kemitraan dalam pemberantasan malaria.
Pembentukan dan peningkatan forum pemberantasan malaria.

Pemerintah Kota memiliki target untuk mencapai pra-eliminasi pada tahun 2022, eliminasi malaria pada tahun 2026, dan dinyatakan bebas malaria oleh WHO pada tahun 2030. Pengendalian malaria dilaksanakan mulai dari tingkat kecamatan hingga kelurahan/desa/negeri melalui kelembagaan yang dibentuk oleh Pemerintah Kota.

Pemerintah Kota bertugas menyusun strategi operasional, rencana kegiatan, menggerakkan sumber daya, mengkoordinasikan kegiatan, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, menyediakan sarana dan prasarana, melaksanakan penanggulangan KLB, memfasilitasi akses penemuan dan pengobatan, melaksanakan pelatihan teknis dan manajemen, melakukan pemetaan daerah endemik, melaksanakan survey, pengadaan dan pendistribusian bahan dan alat, melaksanakan sosialisasi dan advokasi, serta melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Masyarakat juga berperan serta dalam penanggulangan malaria melalui upaya pengendalian di berbagai tingkatan, dengan pendekatan partisipatif dan memperhatikan faktor sosial budaya serta kearifan lokal. Pemerintah kota memberikan pendampingan dan penguatan kapasitas kepada masyarakat.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pengelola fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak melaksanakan kewajiban pelayanan dikenakan sanksi administratif.\n2. Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyebabkan malpraktik dalam pelayanan malaria dikenakan sanksi pidana.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF AMBON
MALUKU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF AMBON CITY
NUMBER 1 OF 2018
CONCERNING
MALARIA ELIMINATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF AMBON,

\n\n \n \n

Considering:

that one element of public welfare of the national goal is the achievement of the highest possible degree of health through prevention and control of diseases;
that malaria is a communicable disease that is still a public health problem, especially in the City of Ambon, because it causes high morbidity and mortality rates and reduces the productivity of human resources in development;
that in order to provide direction, foundation and certainty to all parties in order to reduce the development, spread and transmission of malaria in the City of Ambon, it is necessary to regulate Malaria Elimination;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a75049df-9e1f-4858-acbe-90ac2ea91ffb","actionData","errors"]