[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a74de164-4497-4520-9805-d087da441b37","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 11 Tahun 2010","number","11","year","2010","published_date","2010-04-27","effective_date","2010-04-28","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Barito Kuala","place_of_enactment","Marabahan","theme","Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2010/NO.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah\r\nsebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun\r\n2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33\r\nTahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah\r\nPusat Dan Pemerintahan Daerah, timbul hak dan kewajiban yang\r\ndapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu\r\nsistem pengelolaan keuangan daerah dengan menetapkan ketentuan\r\npokok-pokok pengelolaan keuangan daerah;\r\nbahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Peraturan\r\nPemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan\r\nDaerah dan Pasal 330 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri\r\nNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan\r\nDaerah, ketentuan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur\r\ndengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan\r\nperundang-undangan;\r\nbahwa Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 12 Tahun\r\n2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah\r\ndipandang sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan perundang\r\nundangan yang berlaku sehingga perlu diperbaharui;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,\r\nhuruf b dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah\r\ntentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; dan Peraturan Menteri dalam Negeri 13 Tahun 2006. \n Peraturan Daerah ini memuat tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan sistematika;\r\nKETENTUAN UMUM; KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH; ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD; PENYUSUNAN RANCANGAN APBD; PENETAPAN APBD; PELAKSANAAN APBD; LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PERUBAHAN APBD; PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH; PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD; PENGENDALIAN DEFISIT DAN PENGGUNAAN SURPLUS APBD; KEKAYAAN DAN KEWAJIBAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN\r\nKEUANGAN DAERAH; PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH; KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PERALIHAN; dan KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2010. \n 43 Halaman. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2003 Nomor 2 Seri D).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Barito Kuala. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Tujuannya adalah untuk mengelola hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pembagian kewenangan pengelolaan keuangan daerah antara Bupati (sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah/PKPKD), Sekretaris Daerah (sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah), Kepala SKPKD (sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/PPKD), dan Kepala SKPD (sebagai Pejabat Pengguna Anggaran).
Proses penyusunan APBD, mulai dari perencanaan (RKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD), pembahasan dengan DPRD, hingga penetapan menjadi Peraturan Daerah.
Struktur APBD yang terdiri dari pendapatan daerah (PAD, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah), belanja daerah (diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja), dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan).
Pelaksanaan APBD, termasuk penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Pengelolaan kekayaan dan kewajiban daerah, termasuk pengelolaan kas umum daerah, piutang daerah, investasi daerah, dana cadangan, dan utang daerah.
Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah oleh Bupati dan DPRD.
Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Peraturan ini juga mengatur tentang penyelesaian kerugian daerah dan kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati.

","transitional_provisions","Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BARITO KUALA REGENCY
NUMBER 11 OF 2010
CONCERNING
PRINCIPLES OF REGIONAL FINANCE MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BARITO KUALA,

Considering:

that in order to implement the authority of the Regional Government as stipulated in Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government and Law Number 33 of 2004 concerning Fiscal Balance Between the Central Government and Regional Government, rights and obligations arise that can be valued in money, so it is necessary to manage them in a regional finance management system by establishing the main provisions for regional finance management;
that based on the provisions of Article 151 paragraph (1) of Government Regulation Number 58 of 2005 concerning Regional Finance Management and Article 330 paragraph (1) of the Minister of Home Affairs Regulation Number 13 of 2006 concerning Guidelines for Regional Finance Management, the main

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a74de164-4497-4520-9805-d087da441b37","actionData","errors"]