[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a7465b1d-22ff-4eea-9ddf-5388a13fab0b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Kubu Raya","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya No. 9 Tahun 2009","number","9","year","2009","published_date","2009-08-12","effective_date","2009-08-14","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kubu Raya","place_of_enactment","Sungai Raya","theme","Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Kubu Raya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENDIDIKAN
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2009/NO.9, TLD No.9, LL KAB. KUBU RAYA: 33 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 14 ayat (1) huruf f bahwa penyelenggataan pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah dan merupakan urusan yang berskala Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kubu Raya \n Peraturan Daerah ini adalah : UU No.20 Tahun 2003; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.14 Tahun 2005; UU No.35 Tahun 2007 PP No.19 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.74 Tahun 2008; Permendiknas No.11 Tahun 2005; Permendiknas No.22 Tahun 2006;Permendiknas No.23 Tahun 2006; Permendiknas No.24 Tahun 2006; Permendiknas No.12 Tahun 2007; Permendiknas No.13 Tahun 2007; Permendiknas No.16 Tahun 2007; Permendiknas No.10 Tahun 2009; Kepmendiknas RI No.044/U/2003; Perda No.2 Tahun 2008 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan; Bentuk Satuan Pendidikan; Peserta Didik; Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Kepala Satuan Pendidikan/Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Penilik Sekolah; Kurikulum; Ijin dan Persyaratan Pendirian, Operasional, Perubahan Nama, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan; Pencabutan Ijin Satuan Pendidikan; Penyelenggaraan Satuan Pendidikan; Pengelolaan Satuan Pendidikan; Pembiayaan Satuan Pendidikan; Evaluasi, Akreditasi dan Sertifikasi; Kerjasama Satuan Pendidikan; Lingkungan Belajar; Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan; Dewan Pendidikan; Komite Sekolah; Hak dan Kewajiban Peserta Didik; Wajib Belajar; Pembinaan dan Pengawasan Satuan Pendidikan; Ketentuan Sanksi; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2009. \n Perbup ini memiliki 28 halaman dan 5 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit.\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kubu Raya. Latar belakangnya adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta untuk melaksanakan urusan wajib pemerintahan daerah di bidang pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Tujuan penyelenggaraan pendidikan meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal, pendidikan khusus, dan pendidikan keagamaan. Setiap jenjang pendidikan memiliki tujuan spesifik yang berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, serta pembentukan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai agama, budaya, dan tujuan pendidikan nasional.

Peraturan ini juga mengatur tentang bentuk satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, kepala satuan pendidikan/kepala sekolah, pengawas sekolah dan penilik sekolah, kurikulum, ijin dan persyaratan pendirian, operasional, perubahan nama, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan, penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan, pembiayaan satuan pendidikan, evaluasi, akreditasi dan sertifikasi, kerjasama satuan pendidikan, lingkungan belajar, peran serta masyarakat dalam pendidikan, dewan pendidikan, komite sekolah, hak dan kewajiban peserta didik, wajib belajar, serta pembinaan dan pengawasan satuan pendidikan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Badan/perorangan penyelenggara pendidikan yang melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (1) akan dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.\n2. Pencabutan izin dilakukan setelah melalui pembinaan dan peringatan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[106],{"_107":108,"_109":110,"_36":111},"text","PERDA Kab. Kubu Raya No. 6 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KUBU RAYA","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/144233/perda-kab-kubu-raya-no-6-tahun-2017","a8744734-e28b-48e2-b2de-8c36b15cc322","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE REGIONAL GOVERNMENT OF KUBU RAYA REGENCY
REGIONAL REGULATION OF KUBU RAYA REGENCY
NUMBER 9 OF 2009
on
EDUCATION ADMINISTRATION
IN KUBU RAYA REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KUBU RAYA,

Considering / Whereas:

that based on Law Number 20 of 2003 on the National Education System, national education functions to develop capabilities and shape the character and civilization of a dignified nation in educating the nation's life which aims to develop the potential of students to become human beings who believe and are devoted to God Almighty, have noble character, are healthy, knowledgeable, skilled, creative, independent and become democratic and responsible citizens;
that based on Law Number 32 of 2004 on Regional Government, Article 14 paragraph (1) letter f that the administration of education is a mandatory affair that is the authority of the Regional Government and is an affair that is on a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a7465b1d-22ff-4eea-9ddf-5388a13fab0b","actionData","errors"]