[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a74562b5-dc7b-468f-a52b-8fcd4cef5bbf","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Lubuk Linggau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lubuk Linggau No. 5 Tahun 2017","number","5","year","2017","published_date","2017-08-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kota Lubuk Linggau","place_of_enactment","Lubuklinggau","theme","Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Lingkungan Hidup-Pengelolaan
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2017/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
ABSTRAK:	\n \n Lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara, sehingga lingkungan hidup perlu dijaga kualitasnya agar dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dengan semakin menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh setiap pemangku kepentingan. Untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, perlu diatur suatu peraturan daerah mengenai Penyelenggaraan perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. \n Dasar Hukum Perda ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2001; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015. \n Materi Pokok yang diatur dalam Perda ini antara lain mengatur mengenai ketentuan umum, asas, tujuan, dan ruang lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tugas dan wewenang Pemerintah Kota Lubuklinggau Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perencanaan Penyusunan RPPLH Kota, Pemanfaatan sumber daya alam, Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, Pemeliharaan lingkungan hidup, sistem informasi lingkungan hidup, Izin Lingkungan, pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan dalam izin lingkungan, izin PPLH dan peraturan perundang-undangan, sanksi administratif. Semua aturan yang mengatur tentang lingkungan hidup dikota Lubuklinggau yang telah ada wajib menyesuaikan dengan peraturan daerah ini \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2017. \n Pasal 144, Peraturan pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini dalam lembaran Daerah. \n 49 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga negara, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Latar belakang peraturan ini adalah menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Tugas dan Wewenang Pemerintah Kota:** Menetapkan kebijakan, melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), menetapkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam, mengembangkan kerjasama dan kemitraan, mengembangkan instrumen lingkungan hidup, memfasilitasi penyelesaian sengketa, melakukan pembinaan dan pengawasan, mengelola informasi lingkungan hidup, memberikan pendidikan dan penghargaan, menerbitkan izin lingkungan, dan melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.\n2. **Perencanaan:** Penyusunan RPPLH Kota dilakukan melalui inventarisasi lingkungan hidup di ekoregion tingkat Kota.\n3. **Pemanfaatan Sumber Daya Alam:** Pemanfaatan sumber daya alam harus berdasarkan RPPLH Kota atau daya dukung dan daya tampung lingkungan.\n4. **Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup:** Pengendalian dilakukan terhadap media lingkungan hidup (air, udara, tanah) dan ekosistem. KLHS dilaksanakan dalam penyusunan atau evaluasi KRP yang menjadi obyek KLHS.\n5. **Pemeliharaan Lingkungan Hidup:** Meliputi pemeliharaan kualitas air, udara, tanah, dan ekosistem.\n6. **Hak, Kewajiban, dan Larangan:** Setiap orang memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak mendapatkan pendidikan dan informasi lingkungan hidup, serta hak mengajukan usul dan keberatan terhadap rencana usaha yang berdampak pada lingkungan. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian lingkungan hidup dan mencegah pencemaran. Terdapat larangan membuang limbah tanpa izin, melakukan pencemaran, dan merusak lingkungan.\n7. **Peran Masyarakat:** Masyarakat berperan serta dalam pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.\n8. **Sistem Informasi Lingkungan Hidup:** Pengembangan sistem informasi lingkungan hidup yang terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat.\n9. **Perizinan:** Setiap usaha yang wajib AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Izin PPLH meliputi izin pembuangan air limbah, izin pemanfaatan air limbah, izin penyimpanan sementara limbah B3, izin pengumpulan limbah B3 skala kota, dan izin dumping limbah.\n10. **Pengawasan:** Walikota melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha terhadap izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan.","transitional_provisions","1. Peraturan pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini dalam lembaran Daerah.\n2. Semua aturan yang mengatur tentang lingkungan hidup dikota Lubuklinggau yang telah ada wajib menyesuaikan dengan peraturan daerah ini","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 75 huruf a, b, c, d, dan m dapat dikenai pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda maksimal Rp50.000.000.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 75 huruf e, f, j, dan k dapat dikenai pidana penjara dan denda sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF LUBUKLINGGAU
SOUTH SUMATERA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF LUBUKLINGGAU CITY
NUMBER 5 OF 2017
ABOUT
IMPLEMENTATION OF PROTECTION AND MANAGEMENT
OF THE ENVIRONMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF LUBUKLINGGAU,

Considering:

that a good and healthy environment as mandated in Article 28H of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is a fundamental right possessed by every citizen, so the quality of the environment needs to be maintained in order to realize sustainable development;
that the decreasing carrying capacity and environmental capacity has threatened the survival of human life and other living creatures, so it is necessary to carry out the Implementation of Environmental Protection and Management seriously and consistently by every stakeholder;
that to ensure legal certainty and provide protection for everyone's right to a good and healthy environment, it is necessary to regulate a regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a74562b5-dc7b-468f-a52b-8fcd4cef5bbf","actionData","errors"]