[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a735f5c6-09ff-4a82-b4bd-3ecb33a8f8c9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyebrangan Diatas Air","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan No. 14 Tahun 2011","number","14","year","2011","published_date","2011-02-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan","place_of_enactment","Andoolo","theme","Retribusi Penyebrangan Diatas Air","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi-Penyebrangan-Diatas-Air
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD. 2011/No. 14, LL 13 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Penyebrangan Diatas Air
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat\r\ndan pendapatan asli daerah yang menunjang\r\npenyelenggaraan pemerintahan, pembangunan\r\nperlu mengatur Jasa pelayanan fasilitas\r\nPenyeberangan Di Atas Air. Untuk memberikan pelayanan fasilitas\r\nretribusi penyeberangan di atas air di lingkungan\r\ndaerah Kabupaten Konawe Selatan, perlu bdanya\r\npedoman pengaturan, penertiban terhadap\r\npengenaan objek retribusi. Berdasrakan pertimbangan tersebut maka, perlu ditetapakn dengan Peraturan Daerah \n Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 2I Tahun 1992; Undang-undang Nomor 06 Tahun 1996; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor L7 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; PP No. 69 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan\r\nNomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan\r\nNomor 1 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan\r\nNomor 5 Tahun 2010; \n Peraturan ini mengatur tentang :\r\n1. Ketentuan Umum\r\n2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi\r\n3. Golongan Retribusi\r\n4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa \r\n5. Prinsip dalam Penetapan Struktur dan Tarif Retribusi\r\n6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi\r\n7. Wilayah Pemungutan\r\n8. Pemungutan Pembayaran, Tempat pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran\r\n9. Sanksi Administratif\r\n10. Penagihan\r\n11. Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluwarsa\r\n12. Penyidikan\r\n13. Ketentuan Pidana\r\n14. Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2011. \n 13 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Penyeberangan di Atas Air di Kabupaten Konawe Selatan. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan pendapatan asli daerah melalui pengaturan jasa pelayanan fasilitas penyeberangan di atas air.

Ketentuan Substansial:

Objek retribusi adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyeberangan di air dan pelayanan kepelabuhanan. Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah pengguna dan berat barang dikali besarnya tarif retribusi. Prinsip penetapan tarif didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa.

Tarif retribusi ditetapkan untuk berbagai kategori, termasuk penumpang orang (dewasa dan anak-anak), penumpang barang, penumpang kendaraan roda dua, roda tiga, roda empat, roda enam, kendaraan di atas roda enam, dan penumpang ternak, dengan tarif yang berbeda berdasarkan berat.

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Konawe Selatan dan tidak dapat diborongkan. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan Wajib Retribusi membayar lunas pada saat dokumen diterbitkan. Pembayaran atau penyetoran dilakukan ke Kas Daerah dengan menggunakan SSRD.

","transitional_provisions","sanctions","1. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SOUTH KONAWE REGENCY
NUMBER 14 OF 2011
ABOUT
CROSSING RETRIBUTION ON WATER

WITH THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SOUTH KONAWE,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to improve public service and local revenue that supports the implementation of government, development needs to regulate the service of crossing facilities on water;
that to provide services for crossing retribution facilities on water in the South Konawe Regency area, there needs to be guidelines for regulating, controlling the imposition of retribution objects;
that to fulfill this purpose, it is necessary to regulate and stipulate it by a Regional Regulation.

Remembering:

Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1981 Number 76, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a735f5c6-09ff-4a82-b4bd-3ecb33a8f8c9","actionData","errors"]